BANDUNG - Selepas pelaksanaan Deklarasi Janji Kinerja 2020 dan pencanangan Zona Integritas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat, Liberti Sitinjak, bersama Pimpinan Tinggi Pratama mengumpulkan seluruh Kepala UPT di lingkungan Kanwil Kemenkumham Jabar, Pejabat Administratur, JFT dan JFU Divisi Pemasyarakantan, serta JFT dan JFU Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Jabar, di Aula Kantor Wilayah Jl. Jakarta No.27 hari ini (Selasa, 14/01/2020).
Dalam rangka memberikan penguatan terkait Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) penguatan diawali oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan, Abdul Aris, “Beberapa hal yang ingin saya sampaikan, bahwa kemarin kita telah melaksanakan Sertijab di UPT, dan untuk UPT Pemasyaraktan hanya dua yang belum, yaitu Lapas Perempuan dan Lapas Garut. Kemudian yang harus saya sampaikan adalah resolusi tentang Program Kerja 2020, di 2020 ini harus di breakdown oleh UPT berapa saja yang memperoleh remisi umum berapa yang memperoleh remisi khusus, berapa jumlah WBP yang memperoleh hak remisi pada 2020”.
“Kemudian masalah over staying yang masih jadi masalah di beberapa UPT khususnya pada Rutan Depok, Lapas Sukabumi, Rutan Gunung Sindur. Selama 2019 kemarin over staying yang dapat kita tanggulangi dari 1300 bersisa 60 di seluruh Lapas dan Rutan yang ada di Jawa Barat, tentunya kedepan kita perlu tingkatkan koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum seperti BNNP dan Kepolisian,” Tambah Kadivpas.
“Lalu saya ingatkan, lakukan moderasi dalam penyerapan anggaran karena akan di lakukan screening yaitu di Lapas Narkotika Bandung, Lapas Narkotika Cirebon, Lapas Perempuan Bandung , dan Lapas Banceuy. Selanjutnya adalah peningkatan PNBP dari Lapas yang berlabel Lapas industri, perlu dijadikan contoh adalah apa yang telah dikerjakan oleh Lapas Warungkiara, masih banyak dari Lapas berlabel Lapas Industri yang ada dikita menghasilkan industri kreatif seperti Lapas Karawang, Lapas Perempuan Bandung, dan Lapas Cirebon harus ditingkatkan dalam berkreatifitas, dan terakhir Bapas kedepannya akan mengemban tugas berat yaitu akan melakukan assesment dimulai dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Pertama, Muda, bahkan Madya sekalipun semua bergerak.” Tutup Kadivpas.
Selanjutnya penguatan terakhir dai Kakanwil, Liberti Sitinjak, menyampaikan, “Sebagai perwakilan dari Kementerian di wilayah, saya menginstrusikan kepada Kadiv Pemasyarakatan dan Kadiv Keimigrasian untuk mengerahkan UPT kedepannya akan melaksanakan FGD dalam kurun waktu 1 (satu) bulan sekali bersama Pimti untuk membahas masalah dalam pelaksanaan regulasi maupun implementasi di tiap UPT, dan masing-masing divisi di Kantor Wilayah mempersiapkan substansi-substansi yang akan dibahas pada FGD nantinya, contoh pada imigrasi kita akan membahas tentang antrian paspor, lakukan pendalaman terkait pelaksanaan dan regulasinnya”.
“Mulai tahun 2020 ini tidak ada lagi pegawai dari Divisi yang hadir pada FGD hanya untuk menggugurkan kewajiban sebagai ASN, tetapi harus mempersiapkan substansi apa yang akan dibahas pada FGD, saya harap ini menjadi perhatian khusus bagi Divisi Keimigrasian maupun Pemasyarakatan, dikarenakan masih banyak nya permasalahan yang di hadapi dengan setengah-setengah sehingga FGD ini tentunya akan menjadi terobosan dalam memunculkan solusi permasalahan.” Ungkap Liberti.
“Kemudian khusus mengenai WBBM yang akan menjadi ketua Tim Pokja adalah Kepala Kantor Imigrasi Cirebon dalam mendorong Kanwil dan UPT di Jawa Barat yang sudah meraih WBK meraih juga predikat WBBM. Selanjutnya khusus untuk Kepala Lapas yang Lapas nya mempunyai WBP perempuan jangan sampai terjadi pembangkangan terutama dalam masalah pelaksanaan regulasi dalam menangani WBP, sekali lagi saya ingatkan jangan sampai bertindak diluar regulasi.” Tambah Kakanwil.
“Untuk Kepala Lapas yang baru akan bertugas di Jawa Barat harus bisa mengikuti budaya dan ritme kerja di Kanwil Kemenkumham Jawa Barat yang telah meraih WBK ini, menghilangkan dan menghindari gaya-gaya lama dalam bekerja sebagai ASN. Sekali lagi saya tekankan tolong jangan sampai ada dusta diantara kita, contohnya ketika perpindahan WBP secera berjenjang Kakanwil wajib mengetahuinya jangan sampai hanya antar Kepala UPT saja tanpa memberikan informasi kepada Kakanwil.” Kata Liberti.
“Terakhir sebagai wakil Kementerian di wilayah ini, sistem nilai masih menjadi permasalahan dalam pelaksanaan Corporate University, penerapan Corpu contohnya adalah ketidakhadiran saya dalam Sertijab para Kepala UPT di Jawa Barat itu merupakan tujuan agar para Kepala Divisi (Kadiv) bisa mengetahui seluruh substansi yang ada di Kanwil Kemenkumham ini sehingga para Kadiv di Jawa Barat ini sudah pasti memperoleh pelajaran kualifikasi untuk menjadi Kakanwil.” Tutup Kakanwil.
Penguatan WBK dan WBBM dari Pimti Kanwil Kemenkumham Jabar ini ditutup dengan acara ramah tamah dan bernyanyi bersama, setelah sebelumnya dibuka dengan lantunan lagu dari Kepala Kantor Wilayah dan Para Kepala Divisi dalam rangka membangun suasana penguatan dan pengembangan diri yang merupakan bagian dari substansi yang ada dalam penerapan Corporate University.
(red/foto: Humas)