BERIKAN ENTRY BRIEFING, IRJEN KEMENKUMHAM (ANDAP): "PENGAWASAN PELAYANAN PUBLIK, ADMINISTRASI KEUANGAN, DAN DISIPLIN PEGAWAI HARUS ZERO MISTAKE"

arahan itjen kemenkumham ri 1

 

BANDUNG - Seluruh Pimpinan Tinggi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM se-Indonesia di kumpulkan melalui Media Teleconference untuk menerima arahan dari Inspektur Jenderal Kemenkumham mewakili Menkumham RI dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan atau monitoring, hari ini (Rabu, 20/05/2020). Adalah Kepala Divisi Administrasi Ngadiono Basuki, yang mewakili Kepala Kantor Wilayah mengikuti Teleconference ini didampingi oleh Kepala Bagian Program dan Humas Toni Sugiarto, Kepala Subbagian Humas, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi Yayan A. Sufyani, Kepala Subbagian Program dan Pelaporan Erwin Wiryawan langsung dari Ruangan Rapat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, Jl. Jakarta No.27 Bandung.

Kegiatan diawali oleh Sekretaris Jenderal Kemenkumham yang meberikan pembukaan yang kemudian dilanjutkan langsung oleh Irjen Kemenkumham, disampaikan bahwa kedepan Itjen Kemenkumham menjadikan 7 (tujuh) titik fokus dalam melaksanakan tugas dan fungsi nya, sebelum masuk kedalam bahasan pokok Inspektur Jenderal Kemenkumham Andap Budhi Revianto, berkesempatan untuk memperkenalkan diri dan membacakan sekilas rekam jejak karir nya. Paparan dibuka dengan informasi sebagai pijakan ada 3 hal yang menjadi penilaian dalam peningkatan berkinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat dengan perolehan 8,57 dari 10, Indeks Pelayanan Publik dengan perolehan 3,58 dari 4, Indeks Reformasi Birokrasi dengan perolehan 88,91dari 100.

 

arahan itjen kemenkumham ri 2

 

arahan itjen kemenkumham ri 3

 

Hasil dari ke-3 Indeks penilaian yang dipaparkan tersebut, di sampaikan oleh Irjen Kemenkumham apakah sudah cukup ataukah perlu ada peningkatan, tentunya jika kita melihat kepada arahan Presiden dan Menteri kita harus terus meningkatkan ke-3 Indeks penilaian tersebut. Juga disampaikan tentang satker-satker yang telah meraih Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) untuk dimotivasi tetap mempertahankan predikat tersebut bagi yang telah meraih WBBM dan meningkatkannya bagi yang baru meraih predikat WBK menjadi peraih WBBM, selain motivasi, apresiasi pun diberikan oleh Irjen Kemenkumham kepada satker-satker yang telah menorehkan prestasi sedemikian rupa tersebut.

Terakhir dibahas secara detail dan dijabarkan mengenai 7 Fokus Utama Inspektorat Jenderal Kemenkumham berdasar kepada yang disampaikan oleh Menkumham RI pada kesempatan pelantikan Irjen kemarin yaitu, Lakukan Terobosan Kreatif Atasi Tantangan untuk Tingkatkan Moralitas dan Etika Pegawai; Tingkatkan Pengawasan Pelayanan Publik, Administrasi Keuangan, Disiplin Pegawai, semuanya harus Zero Mistake; Jaga dan Tingkatkan Indeks Integritas Sehingga Menjadi Lebih Baik; Jangan Pernah Beri Ruang Untuk KKN; APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) sebagai Role Model Integritas; Tolak Berbagai Penyimpangan; dan APIP Harus Mampu Mengantisipasi FRAUD, yang mana ke 7 (tujuh) poin fokus tersebut dijabarkan sedetail mungkin beserta dengan contoh implementasinya oleh Irjen Kemenkumham. (red/foto: toh/azis)


Cetak   E-mail