_large.jpg)
BANDUNG – Kabid Pelayanan Hukum, Ahmad Kapi Sutisna, Kasubbid Pelayanan AHU, Agung Adi Putro, beserta jajaran Sub Bidang Pelayanan AHU untuk ketiga kalinya hari ini, Kamis, 02 Februari 2023, melakukan koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) selaku Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Provinsi Jawa Barat.
Kedatangan Kabid Yankum Ahmad Kapi dan jajaran disambut oleh Kepala Satpol PP, M. A. Afriandi yang akrba dipanggil Ade, dengan permohonaan maaf, dikarenakan seharusnya kami dari Satpol PP yang harusnya mendatangani Kanwil Kemenkumham Jabar.
Bapak Ahmad Kapi menyampaikan ucapan terima kasih telah bisa menerima rombongan disela waktu yang sibuk, agenda kedatangan kedatangan Kanwil Kemenkumham Jabar ke Satpol PP dalam rangka menanyakan terkait keberadaan PPNS yang ada di Jawa Barat dan bagaimana hubungan yang terjalin dengan Koordinator Pengawas Polri dalam hal ini adalah Polda Jabar.
Bapak Ade menyampaikan bahwa sampai saat ini terdata ada 151 PPNS di Jawa Barat yang berada di bawah naungan Pemprov Jabar, namun 20% diantaranya masih diragukan apakah masih berstatus PPNS atau tidak. Hal ini dikarenakan belum ada ketentuan yang jelas mengenai kewajiban PPNS di lingkup Pemprov Jabar harus melaporkan dirinya apabila telah mutasi pekerjaan, dan kenyataan tersebut juga ditemui di provinsi lain.
Menanggapi hal tersebut Bapak Ahmad Kapi menyampaikan bahwa kedepannya masing-masing instansi yang ada PPNS atau melalui Satpol PP Jabar selaku Sekretariat PPNS dapat mengajukan pengangkatan PPNS ataupun melakukan perubahan melalui Aplikasi PPNS yang ada di website Ditjen AHU.
Bapak Ade berharap sinergitas antara PPNS yang ada di Jawa Barat dapat diinisasi melalui rencana pembentukan Satgas DBHCHT (Dana bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau). Bapak Ahmad Kapi merespon dengan sangat antusias, sehingga kedepannya selain data base PPNS di Jawa Barat akan sama dan ada wadah untuk dapat saling berkoordinasi.
(red/foto: AHU Jabar, editor: Toh)