APLIKASI STANDAR JDIH ILDIS PERCEPAT INTEGRASI BASIS DATA DOKUMEN HUKUM NASIONAL

APLIKASI STANDAR JDIH ILDIS PERCEPAT INTEGRASI BASIS DATA DOKUMEN HUKUM NASIONAL

APLIKASI STANDAR JDIH ILDIS PERCEPAT INTEGRASI BASIS DATA DOKUMEN HUKUM NASIONAL 2

APLIKASI STANDAR JDIH ILDIS PERCEPAT INTEGRASI BASIS DATA DOKUMEN HUKUM NASIONAL 1

APLIKASI STANDAR JDIH ILDIS PERCEPAT INTEGRASI BASIS DATA DOKUMEN HUKUM NASIONAL 4

APLIKASI STANDAR JDIH ILDIS PERCEPAT INTEGRASI BASIS DATA DOKUMEN HUKUM NASIONAL 3

Bandung - 26 Pebruari 2019, Bertempat di Hotel Prime Park berlangsung acara Bimbingan Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum “Penerapan Aplikasi Standar JDIHN ILDIS (Indonesian Legal Documentation and Information System”, yang dihadiri oleh Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional, Yasmon, dan Mewakili Kepala Kantor Wilayah Jawa Barat hadir Kepala Bidang Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, Nugi Syamsunugraha, kegiatan tersebut diikuti oleh pengelola JDIH dari Pemerintah Daerah seluruh Jawa Barat.

Dalam rangka menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang selanjutnya disebut JDIHN, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Tema bimbingan Teknis JDIH kali ini adalah Penerapan Aplikasi Standar JDIHN ILDIS (Indonesian Legal Documentation and Information System) dalam Rangka Percepatan Integrasi Basis Data Dokumentasi Hukum Nasional. Mengingat peranan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang demikian penting dalam meningkatkan pelayanan publik, perlu dibangun kerja sama pengelolaan berupa pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat dalam suatu Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang terpadu dan terintegrasi. (red/foto:gz13)

 

Cetak