BANDUNG - Kemampuan manajerial seseorang diuji ketika dia ditempatkan pada suatu posisi dimana dia berada di luar zona nyamannya. Hal ini dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada pekerjaan yang diembannya dan menumbuhkan integritas pada institusi dimana dia ditempatkan, sehingga diharapkan kelak pada suatu saatnya nanti yang bersangkutan ditempatkan pada posisi yang strategis maupun non strategis bisa beradaptasi dengan cepat, dan dapat segera bersinergi untuk tercapainya tujuan organisasi.
Penyelenggaraan Seleksi Terbuka Internal / Open Bidding Jabatan Pelaksana (Eselon V) di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat Tahun 2021 (Rabu, 21/04/2021) diikuti sebanyak 32 orang Pegawai yang berasal dari Unit Pelaksana Teknis baik Pemasyarakatan maupun Imigrasi di Wilayah Jawa Barat, seperti halnya Open Bidding Jabatan Pelaksana (Eselon V) yang dilakukan pada tahun 2020 kemarin. Ini menandakan bahwa regenerasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat berjalan dengan baik yaitu berusaha memaksimalkan potensi Sumber Daya Manusia yang dimiliki.
Sebagai Pimpinan Tertinggi di Wilayah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat Sudjonggo pantaslah menitipkan pesan mendalam kepada para peserta Open Bidding yaitu “Sumber Daya Manusia dalam organisasi merupakan aset penting, maju mundurnya suatu organisasi akan sangat bergantung pada Sumber Daya Manusia yang dimiliki. Untuk itu penataan dan penyempurnaan peraturan yang berkaitan dengan Sumber Daya Manusia terus dilakukan oleh pemerintah. Terakhir disahkannya Undang-undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan telah dilakukan perubahan dengan munculnya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020”.
Salah satu kebijakan dalam Manajemen ASN terkait Sistem Pengangkatan dalam Jabatan, tidak semata-mata didasarkan pada pangkat yang dimiliki oleh seseorang, melainkan kompetensi aparatur itu sendiri baik manajerial, teknis maupun sosial kulturalnya. Hal ini bahkan dimasukan kedalam salah satu bentuk area perubahan dalam Reformasi Birokrasi, begitupun dalam proses menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Bebas Melayani, Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia menjadi fokus utama dalam meningkatkan kualitas Pelayanan Publik.
Kegiatan Open Bidding ini dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat secara Profesional yaitu Transparan dan Akuntabel dan kedepan diharapkan menghasilkan/mencetak Aparatur Sipil Negara yang kompeten serta mampu menjadi agen perubahan dalam organisasinya. “Saya mengingatkan kepada peserta Open Bidding Jabatan Pelaksana untuk mendukung apa yang telah diperbuat oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, serta hindari perbuatan- perbuatan yang dapat mencederai proses yang sedang di bangun dalam penataan SDM menjadi unggul. Hal yang perlu diingat oleh para peserta semuanya bahwa Proses Tidak Akan Mengkhianati Hasil Akhir, untuk itu ikutilah proses dengan kesungguhan”. tegas Sudjonggo.
Proses Pelaksanaan Seleksi Terbuka Internal Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat diawasi langsung oleh Pejabat Tinggi Pratama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat. Proses Open Bidding ini melalui dua tahapan yaitu Tes Tulis dan Tes Wawancara. Ditambahkan Sudjonggo bahwa "Peserta yang mengikuti Seleksi Terbuka Internal Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat sekarang harus siap ditempatkan di seluruh Unit Pelaksana Teknis di Wilayah Jawa Barat”.
(red/foto : Adb/Gies).