Bandung- Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat hari ini memfasilitasi Direktorat Jenderal HAM untuk menyelenggarakan Sosialisasi Pencapaian Pelaporan Aksi HAM 2019 dan Kabupaten/Kota Peduli HAM 2018-2019 di Provinsi Jawa Barat Kerjasama Antara Kementerian Hukum dan HAM, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Friedrich Naumann Foundation, jumat (06/09).
Mengambil tempat di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, Acara ini diikuti sebanyak 65 orang perwakilan dari Kabag Hukum Kabupaten/Kota dan Bappeda se- Jawa Barat dengan Narasumber Kasubbid Kerjasama Dalam Negeri dan RANHAM Wilayah II Ditjen HAM, Sofi Alatas yang diwakili oleh Kasi Kerjasama PBB dan Organisasi Internasional, Ichwan Milono, Kasi Kerjasama dan RANHAM Wilayah I B Ditjen HAM, Fransisca Mirna, Kabid HAM Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, Hasbullah, dan Kasubbid PPP Hukum dan HAM, Dani Kusmawan sebagai Moderator.
"Ada 2 hal pokok yang akan dibahas dalam acara ini yakni Aksi RANHAM dan capaian Kabupaten/Kota Peduli HAM. Pada tahun 2017-2018 capaian Kabupaten/Kota berpredikat Sangat Peduli HAM sebanyak 18 kota dan 4 kota yang tidak Peduli HAM. Kami minta untuk semua Kabag Hukum dari Kabupaten/Kota segera mengumpulkan Kuesioner dan Data Dukung KKPH yang valid untuk capaian tahun 2018-2019". Jelas Hasbullah.
Menurut Kasi Kerjasama dan RANHAM Wilayah I B Ditjen HAM, Fransisca Mirna "Klasifikasi Kota peduli HAM sesuai dengan Permenkumham No. 34 Tahun 2016 tentang Kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM, untuk menilai pelaksanaan Pembangunan HAM di kota dan Kabupaten dengan kriteria yang dinilai antara lain : Kesehatan, Pendidikan, Hak Perempuan dan Anak, Kependudukan, Pekerjaan, Perumahan yang layak dan Lingkungan yang berkelanjutan".
Lebih lanjut Sisca menambahkan "Kuesioner dan Data Dukung Penilaian KKPH harus sudah terkirim dan terverifikasi dari Kantor Wilayah ke Pusat sebelum tanggal 15 September 2019, dengan Data Indikator yang dilaporkan adalah Data dari bulan Januari sampai Desember tahun 2018. dan Saya mohon kesediaan dari Kantor Wilayah untuk memberikan konsultasi bagi Kabupaten/Kota yang membutuhkan bantuan".
Dalam Kesempatan tersebut Narasumber Kasubbid Kerjasama Dalam Negeri dan RANHAM Wilayah II Ditjen HAM, Sofi Alatas yang diwakili oleh Kasi Kerjasama PBB dan Organisasi Internasional, Ichwan Milono, menyampaikan mengenai Evaluasi Aksi HAM Daerah 2018 dan Pelaporan Aksi HAM Daerah 2019, Ichwan menambahkan "Implementasi Aksi HAM pada Tahun 2018 Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat sudah berjalan dengan baik dan terlihat peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya, namun Konsistensi Daerah masih perlu didorong".
"Saya minta segera seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat untuk melengkapi laporannya terkait Aksi HAM Tahun 2019 (B03, B06, B09,B12)". Tegas Ichwan.
(red/foto : Humas Kumham Jabar)