15 SATKER KEMENKUMHAM JABAR MENGAWALI DESK EVALUASI OLEH TIM INSPEKTORAT WILAYAH JABAR

15 SATKER KEMENKUMHAM JABAR MENGAWALI DESK EVALUASI OLEH TIM INSPEKTORAT WILAYAH JABAR

 Desk Evaluasi 1

BANDUNG - Pelaksanaan Desk Evaluasi Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) oleh Tim Penilai Internal (TPI) pada Satuan Kerja (Satker) Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat (Kemenkumham Jabar) telah dimulai pada pagi hari ini. Sebanyak 44 Satker Kemenkumham Jabar akan menjalani penilaian evaluasi yang berlangsung di Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Jabar dalam 4 hari ke depan (Jumat, 20/05/2022).

Satker – satker yang melaksanakan Desk Evaluasi pada hari ini adalah para Tim Pokja dari Kantor Wilayah Jawa Barat, Lapas Banceuy, Rupbasan Bandung, Kanim Bogor, Rutan Cirebon, Lapas Narkotika Cirebon, Rutan Bandung, Kanim Bekasi, Kanim Sukabumi, LPKA Bandung, Lapas Banjar, Lapas Cikarang, Lapas Ciamis, Kanim Tasikmalaya dan Lapas Tasikmalaya.

Desk Evaluasi 1

Desk Evaluasi 1

Desk Evaluasi 1

Pelaksanaan Desk Evaluasi berlangsung pada 3 ruangan di Kanwil Jabar yaitu Aula Soepomo, ruang Perancang Peraturan Perundang – Undangan dan ruang Pembimbing Kemasyarakatan. Terbagi dalam 5 sesi evaluasi di masing – masing ruangan, Tim Pembangunan ZI Kemenkumham Jabar melaksanakan Desk Evaluasi bersama Tim Penilai Internal yang dipimpin oleh Auditor Ery Wijaya dalam durasi waktu yang telah disediakan. Adapun proses Desk Evaluasi yang dilakukan oleh Tim Pokja pada kali ini adalah pemaparan program unggulan, penayangan video profil, presentasi yel-yel dan sesi wawancara/tanya-jawab bersama Tim Penilai.

Desk Evaluasi 1

Pada Desk Evaluasi kali ini Inspektur Jenderal Kemenkumham Razilu dan Inspektur Wilayah II Ahmad Rifai didampingi oleh Kepala Kantor Wilayah Sudjonggo turut hadir meninjau proses Desk Evaluasi pada beberapa sesi.  Dalam kesempatannya tersebut, Razilu menyampaikan bahwa dalam menjalankan program unggulan di Satker, ditekankan pentingnya keberhasilan program tersebut secara kuantitas, sehingga masyarakat dan warga binaan bisa secara luas merasakan manfaat nyata dari program tersebut. “Dalam proses Pembangunan ZI ini yang kita cari bukan sekedar sertifikat dari Menpan RB, tetapi pemerintahan yang bersih dari korupsi dan kepuasan masyarakat atas pelayanan. Oleh sebab itu walaupun ketika penilaian RB sudah selesai kedepannya, proses Pembangungan ZI di seluruh Satker tidak ikut berhenti” terang Razilu dalam penyampaiannya.

(Red/foto: Aul)

Desk Evaluasi 1

Desk Evaluasi 11Desk Evaluasi 11Desk Evaluasi 11Desk Evaluasi 11Desk Evaluasi 11

Cetak