CIREBON- Dalam rangka studi tiru pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK WBBM, para pejabat Kantor Imigrasi (KANIM) Klas II TPI Maumere Nusa Tenggara Timur (NTT) yang terdiri dari : Hendratmoko (Kepala kantor imigrasi), Rohandi (Kasi Tikim), Irpan Sapari S. (Kasi lalintalkim), Fajar Hari (Kasi inteldak) beserta jajaranya sambangi Kantor Imigrasi TPI klas II Cirebon, Jawa Barat, Kamis (21/03/19).
Kedatangan rombongan tersebut disambut Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cirebon, Muhammad Tito Andrianto beserta jajarannya.
Dalam sambutannya, Tito menyampaikan kepada rombongan bahwa untuk terbentuknya Zona Integritas menuju wbk dan wbbm adalah harus ada komitmen bersama yang kuat dari semua level baik pimpinan maupun pegawai serta perlu dilakukan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Pada kesempatan ini rombongan meninjau ruan layanan kinerja sekaligus memperlihatkan penayangan video pembangunan ZI Kanim Cirebon, juga dipaparkan pula layanan unggulan kanim cirebon diantaranya adalah layanan pengambilan paspor mandiri, pelayanan ramah HAM, emergency services pada hari libur, Layanan Paspor Masuk Desa, Pembuatan Aplikasi Bantu Keuangan, Pembuatan Aplikasi Distribusi Barang, Pembuatan Aplikasi Portal Kanim, Pembuatan SOP Internal dan lain-lain.
Ketua Tim Pembangunan Zona Integritas, Arfa Yudha Indriawan (Kasi Inteldakim), berbagi pengalaman, strategi dan kiat-kiat yang dilakukan kanim cirebon dalam pembangunan ZI. Ia menekankan bahwa pembangunan ZI akan terwujud dan terlaksana dengan baik apabila adanya perubahan, peningkatan pelayanan publik dan berjalannya pengawasan
Sementara itu Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Maumere menyampaikan bahwa saat ini Kantor Imigrasi Kelas II TPI Maumere sedang mencanangkan pembangunan ZI sejak awal tahun dan berharap bisa belajar banyak dari Kanim Cirebon
Selanjutnya rombongan,meninjau langsung ruang pelayanan, sarana dan prasarana yang ada pada Kanim Cirebon.
Diharapkan dengan adanya kegiatan ini, cita cita untuk membangun Zona Integritas menuju WBK dan WBBM khususnya dilingkungan Kemenkumham dapat segera terwujud.
(red/foto:Humas Jabar)