LACIKA SIAP BERTANSFORMASI MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI

Hasil WBK CKR 1

Hasil WBK CKR 2

CIKARANG – Hari ini (Sabtu, 11/05/2019), Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Cikarang Bekasi (LACIKA) telah melalui satu tahapan penting menuju WBK/WBBM yaitu telah rampungnya hasil Penilaian Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal (TPI) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM R.I dengan mencapai nilai 38,40 (Hasil Penilaian IPK dan IKM serta Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan oleh Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM R.I diatas Standar Minimal) dengan rincian sebagai berikut :

  1. Terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dengan nilai 19,10
  2. Nilai Persepsi Korupsi (Survey Eksternal) dengan nilai 14,10
  3. Persentase penyelesaian TLHP dengan nilai 5,00
  4. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat dengan nilai 19,00

Hasil tersebut  berarti Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Cikarang Bekasi dapat untuk diusulkan ke Tahap Evaluasi Komponen Pengungkit yang akan dilakukan oleh Tim Penilai Internal untuk kemudian ditetapkan menjadi Satuan Kerja usulan berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) /Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Adapun Sebagai Tim Pemeriksa adalah sebagai berikut : 1. Ari Prambudi, 2. R.Eri Irawan Sumanto, 3. Agung Nugroho, 4. Tabita.

Pemantauan oleh Tim Penilai Internal dibagi menjadi 2 Tim. Tim I Melakukan Survey Kepada Pengunjung dan WBP, Tim II Berkeliling Gedung  Lapas Cikarang untuk melihat Inovasi yang dilakukan Lapas Cikarang yang didampingi oleh Kalapas Kadek Anton Budiharta dan Pejabat Struktural Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Cikarang Bekasi.

Kedepan bukan tidak mungkin LACIKA akan ikut bergabung dengan Unit Pelaksana Teknis yang telah lebih dahulu meraih Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) seperti Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong, Rumah Tahanan Negara Kelas I Cirebon dan Kantor Imigrasi Kelas II Cirebon. Capaian ini semoga bisa lebih mengangkat lagi nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat pada khususnya dan Kementerian Hukum dan HAM R.I pada umumnya dalam konsistensi mendorong Unit Pelaksana Teknisnya untuk meraih WBK/WBBM dan yang paling penting adalah Pelayanan Prima/ Terbaik kepada Masyarakat. (red/foto : Humas).


Cetak   E-mail