ANALISA KEBUTUHAN ANGGARAN TAHUN 2018

Bandung, 13/02/2017. Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, Kegiatan Analisa Kebutuhan Anggaran Tahun 2018 diikuti oleh para pejabat/pegawai dilingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat serta para pegawai UPT se-Jawa Barat. Kegiatan ini diselenggarakan selama dua hari, dari tanggal 13 s.d. 14 Februari 2017. Hari pertama, peserta yang hadir sebanyak 60 orang.

Acara tersebut dibuka oleh Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat Nofli didampingi oleh Kepala Bagian Program dan Pelaporan Eva Gantini, Kepala Subbagian Penyusun Program Ferry Ferdiansyah, serta dihadiri oleh Pejabat Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM diantaranya Kepala Bagian Program dan Anggaran Ida Asep Sowara, Kasubag PPA.2 Sri Mulyati dan Kasubag PPA.4 Febri Mujiono.

Dalam sambutannya Kepala Divisi Administrasi mengatakan ‘’Dengan diselenggarakannya kegiatan ini diharapkan kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan pada tahun 2018 lebih matang dalam tatanan perencanaannya sehingga kegiatan akan berjalan sesuai dengan harapan, dimana prinsip-prinsip efektif dan efisien akan terwujud didalam pengelolaan anggaran yang tersedia. Saya harapkan  kepada saudara-saudara kiranya dapat memanfaatkan pertemuan ini untuk berkonsultasi dan berdiskusi tentang anggaran yang berhubungan dengan program kegiatan yang saudara emban agar ada kejelasan dan tidak terjadi kekeliruan.’’tuturnya.

Kemudian Kepala Bagian Program dan Anggaran juga menyampaikan ‘’Sebagai seorang perencana, kita dituntut untuk dapat melihat jauh kedepan. Ketika yang lain sedang melaksanakan kegiatan untuk tahun berjalan, kita dituntut untuk dapat melihat dan merencanakan anggaran dan kegiatan yang akan kita lakukan pada tahun berikutnya. Oleh karena itu, posisi ini menjadi sangat penting karena dengan perencanaan yang baik kita dapat mencapai target yang ingin dicapai. Output diselenggarakanya kegiatan ini adalah; Sebagai usulan kebutuhan anggaran Kementerian Hukum dan HAM pada Pagu Indikatif TA 2018 dan sebagai usulan postur RKAKL Satuan Kerja dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM serta sebagai pedoman bagi Unit Eselon I untuk menyusun Pagu Satuan Kerja dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.’’tandasnya. (red/foto: Humas)

 

ANALISA KEBUTUHAN ANGGARAN TAHUN 2018 OLEH TIM BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN DILINGKUNGAN KANWIL KEMENKUMHAM JAWA BARAT

 

analisa kebutuhan anggaran 2018 1

 

analisa kebutuhan anggaran 2018 2

 

analisa kebutuhan anggaran 2018 3