TATA NILAI

PASTI SYMBOL FINAL

PENGUMUMAN

Galeri Foto


Rapat Koordinasi dan Komitmen Bersama Perbaikan...Audiensi Kakanwil dengan Gubernur Jawa BaratPisah Sambut Kakanwil Kumham JabarAudiensi Kakanwil dengan Gubernur Jawa BaratKunjungan Komnas HAM

Twitter @HMKanwilJabar

Unit-unit Kemenkumham

ditjen-ppditjen-ahu

ditjen-imigrasiditjen-pas

ditjen-hamditjen-hki

bphnitjen

bpsdmbalitbang

Statistik Pengunjung

  • Pengunjung : 9
  • Artikel : 1423
  • Tautan Web : 38
  • Jumlah Tampilan Artikel : 1153218

Headline News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

RAPAT KOORDINASI TERKAIT PENDAMPINGAN PENERIMA APBNP 2016

23-09-2016 Hits:401 Berita Utama

RAPAT KOORDINASI TERKAIT PENDAMPINGAN PENERIMA APBNP 2016

Bandung, 22/09/2016. Aula Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, Rapat Pendampingan dan Dukungan dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Revitalisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan dalam alokasi anggaran APBN dan APBN-P T.A 2016 oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pusat....

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA BARAT TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM BANJIR BANDANG DI GARUT

22-09-2016 Hits:229 Berita Utama

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM  DAN HAM JAWA BARAT TANGGAP DARURAT  BENCANA ALAM BANJIR BANDANG DI GARUT

Kabupaten Garut, 22/09/2016.  Sejumlah Pejabat Struktural, Kepala UPT dan Pegawai di Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat bergerak cepat untuk menyalurkan bantuan kepada korban bencana alam banjir bandang di Garut.  Bantuan yang terkumpul berupa makanan, obat-obatan, selimut,...

KANDIDAT YANG KOMPETEN DAN MEMBERI KESEMPATAN KEPADA PARA PEGAWAI UNTUK DIANGKAT DALAM JABATAN STRUKTURAL DIJAJARAN KANWIL KEMENKUMHAM JAWA BARAT

20-09-2016 Hits:1342 Berita Utama

KANDIDAT YANG KOMPETEN DAN MEMBERI KESEMPATAN KEPADA PARA PEGAWAI UNTUK DIANGKAT DALAM JABATAN STRUKTURAL DIJAJARAN KANWIL KEMENKUMHAM JAWA BARAT

Bandung, 20/09/2016. Aula Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, dalam rangka memenuhi kebutuhan dan memberi kesempatan yang lebih luas kepada para PNS dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM untuk diangkat dalam Jabatan Struktural dan memberikan kesempatan kepada pegawai untuk Uji Kompetensi dalam kariernya...

RANCANGAN UNDANG UNDANG PEMASYARAKATAN UNTUK MEMBENTUK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN AGAR MENJADI MANUSIA SEUTUHNYA

20-09-2016 Hits:1233 Berita Utama

RANCANGAN UNDANG UNDANG PEMASYARAKATAN UNTUK MEMBENTUK  WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN AGAR MENJADI MANUSIA SEUTUHNYA

Bandung, 20/09/2016.  Hotel Gino Feruci Bandung.  Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat Susy Susilawati memberikan sambutan dalam acara Focus Group Discussion mengenai Racangan Undang-undang tentang Pemasyarakatan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM...

TIMPORA TELAH DIKUKUHKAN DI KABUPATEN SUMEDANG

19-09-2016 Hits:130 Berita Utama

TIMPORA TELAH DIKUKUHKAN DI KABUPATEN SUMEDANG

Kabupaten Sumedang, 19/09/2016. Rapat dan pembentukan Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) tingkat Kecamatan di wilayah Kabupaten Sumedang yang merupakan wilayah kerja dari Kantor Imigrasi Kelas I Bandung dilaksanakan di Hotel Puri Khatulistiwa. Acara dihadiri oleh Kepala Divisi Keimigrasian Sukma Murni...

PERLINDUNGAN HUKUM EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL JAWA BARAT

Penelitian Bidang Hukum 2012 :

PERLINDUNGAN HUKUM EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL JAWA BARAT

 

Munculnya beberapa klaim oleh negara lain atas budaya tradisional Indonesia seperti Reog Ponorogo, Angklung, lagu-lagu dan lain-lain menjadi indikasi bahwa Perlindungan atas budaya tradisional yang ada selama ini belum maksimal. Hal ini disebabkan Klaim dan komersialisasi budaya tradisional Indonesia oleh pihak asing ini sangat merugikan bagi masyarakat Indonesia, karena selain tidak mendapatkan keuntungan atas klaim komersialisasi ini juga menyebabkan beberapa budaya tradisional kehilangan legitimasinya.

Provinsi Jawa Barat dengan berbagai budaya tradisionalnya menjadi penting untuk dilakukan regulasi berupa peraturan perundang-undangan dengan tujuan memberikan perlindungan yang maksimal terhadap ekspresi budaya tradisional di Indonesia pada umumnya dan Jawa Barat secara khusus. Pengetahuan tradisional yang berkembang di negara seperti Indonesia, berorientasi kepada komunitas, bukan individu. Sehingga masalah perlindungan pengetahuan tradisional yang muncul selalu harus diselesaikan secara khusus. Agar dapat dilakukan perlindungan yang maksimal terhadap ekspresi budaya tradisional harus ada kerjasama yang baik antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, disamping perlu adanya peningkatan peran dari Pemerintah Daerah karena dianggap lebih mengenal budaya tradisional di daerahnya.

Ekspresi Budaya tradisional merupakan cara hidup bangsa Indonesia. Budaya tradisional mengajarkan tradisi, kearifan, nilai-nilai, pengetahuan komunal yang dikemas dan diturunkan kepada anak cucu melalui hikayat, legenda, kesenian, dan upacara yang berangsur-angsur membentuk norma sosial dan tata hidup bangsa Indonesia. Hilangnya ekspresi budaya tradisioanl berarti juga hilangnya norma sosial dan tradisi Indonesia yang dapat membawa implikasi sosial, seperti ketegangan atau pertikaian antar komunitas, yang umum ditemui di komunitas multi-etnik seperti Indonesia.

Pada Tahun Anggaran 2012, Bidang Hukum Kanwil Kementeraian Hukum dan Ham Jabar melaksanakan kegiatan Penelitian Hukum dengan topik yang diambil adalah mengenai “Ekspresi Budaya Tradisional yang merupakan karya intelektual dalam bidang seni yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan dan dipelihara oleh komunitas atau masyarakat tertentu. Maksud dan tujuan diadakannya Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum atas ekspresi budaya tradisional di Indonesia khususnya di Jawa Barat, serta untuk mengetahui upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah di Jawa Barat dalam rangka mendorong tumbuhnya perlindungan hukum ekspresi budaya di Jawa Barat. Untuk mendapatkan data pendukung yang dibutuhkan, salah satunya adalah melakukan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer yang dibutuhkan untuk analisis yang diperoleh dengan melakukan wawancara pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Jawa Barat.

Saat ini, Tim Bidang Hukum sudah mengunjungi beberapa daerah di Jawa Barat seperti Kabupaten Sumedang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Karawang. Tim ini juga untuk mendapatkan data dan melakukan wawancara dengan pemangku kepentingan. Dari beberapa daerah tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pada hakekatnya telah dilakukan inventarisasi beberapa kebudayaan dan kesenian yang khas oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata masing-masing daerah tersebut. Data dan hasil wawancara ini selanjutnya akan diolah menjadi laporan hasil penelitian, yang nantinya juga akan disampaikan ke Provinsi Jawa Barat sebagai masukan dalam pembuatan Perda Perlindungan Warisan Budaya, demikian disampaikan Kepala Bidang Hukum Divisi Pelayanan Hukum Hasbullah Fudail di Kanwil Hukum dan Ham Jawa Barat Senin, 19 Maret 2011.

Salah satu inventarisasi yang telah dilakukan Di Kabupaten Tasikmalaya, adalah mengenai keberadaan kampung adat “Kampung Naga” yang terletak di Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya, disamping beberapa bentuk kebudayaan lain yang berupa benda, seni dan tarian, serta cagar budaya dan bangunan-bangunan bersejarah. Sedangkan di Kota Cirebon, “Perlindungan dan pelestarian kawasan dan bangunan cagar budaya telah dituangkan dalam Keputusan Walikota Cirebon Nomor 19 Tahun 2001 tentang Perlindungan dan Pelestarian Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya di Kota Cirebon”, demikian disampaikan oleh Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pemuda dan Olah Raga dan Kebudayaan Kota Cirebon Adin Imaduddin Nur . Selain itu Pemerintah Daerah Kota maupun Kabupaten Cirebon, telah melakukan inventarisasi beberapa kebudayaan, kesenian dan pengobatan tradisional dalam beberapa buku terbitan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota/Kabupaten Cirebon. (Humas/bidkum)

alt

Keterangan foto : Perpaduan antara Seni Tari Tasikmalaya dan Topeng Cirebonan

alt

Keterangan foto : Pentas Kesenian Jempana Kota Tasikmalaya

alt

Keterangan foto : Kesenian Wayang Kulit Khas Kabupaten Cirebon

 

 

BERITA UNIT PELAKSANA TEKNIS

skrinning banceuy 1
Agu 04, 2016 272

INTENSIFIKASI PENEMUAN PASIEN TB DI LAPAS BANCEUY MELALUI SKRINING MASSAL BAGI WBP DAN PETUGAS

in Berita Satuan Kerja
Bandung, 04/08/2016. Sesuai Rencana Aksi Nasional Penanggulangan TB bagi WBP Tahun 2015-2019, penguatan intensifikasi…
timpora kec karawang 1
Agu 02, 2016 231

KANTOR IMIGRASI KELAS II KARAWANG BERKOMITMEN MENGAWASI ORANG ASING DENGAN MEMBENTUK TIMPORA TINGKAT KECAMATAN

in Berita Satuan Kerja
Karawang, 02/08/2016. Bertempat di Hotel Resinda Karawang, Kantor Imigrasi Kelas II Karawang menyelenggarakan kegiatan…
penghafal quran lpka 0
Jun 06, 2016 499

LPKA BANDUNG MENCETAK HAFIZ QURAN ANAK BINAANNYA

in Berita Satuan Kerja
Bandung, 06/06/2016. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandung. Program 30 hari menghafal Al Qur’an Dauroh Anak…
konveksi kewirausahaan 1
Jun 03, 2016 455

PEMBERDAYAAN KONVEKSI DAN KEWIRAUSAHAAN DI LAPAS NARKOTIKA BANDUNG

in Berita Satuan Kerja
Kabupaten Bandung, 02/06/2016. Lapas Narkotika Bandung. Acara peresmian Pemberdayaan Konveksi dan Kewirausahaan yang…
peresmian ponpren warungkiara 1
Jan 20, 2016 816

PERESMIAN PONDOK PESANTREN SA’ADATUDDAAROIN DI LAPAS KELAS III WARUNGKIARA

in Berita Satuan Kerja
Kab. Sukabumi, 20/01/2016. Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Warungkiara. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW sekaligus…
Go Green 1
Nov 20, 2015 771

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA BARAT MENANAMAN 100.000 POHON MAHONI DI WILAYAH JAWA BARAT MELALUI PROGRAM GO GREEN

in Berita Satuan Kerja
Karawang, 20/11/2015. Open Camp Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Karawang. Lapas Kelas IIA Karawang melaksanakan…
peresmian immobook 3
Nov 06, 2015 822

PERESMIAN APLIKASI IMMOBOOK KANIM KARAWANG

in Berita Satuan Kerja
Karawang, 05/11/2015. Bertempat di Restoran Sindang Reret Karawang, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM…

 

KEPALA KANTOR WILAYAH

Susy web profile

Dr. Susy Susilawati, SH., MH.
NIP. 19600102 198203 2 001
 

banner pengaduan masya 250laporpengaduanweb copy

Layanan Publik

Layanan KeimigrasianLayanan AHULayanan BPHNLayanan HKILayanan PASLayanan PP

Aplikasi

lpsekumhamrupkumhamsimpegperpustakaanppidimel