MOTTO

bekerja keras lagi-kecil

PENGUMUMAN

Galeri Foto


Dirjen HKI dan IKMSerah terima Ketua Dharma Wanita Kanwil JabarSertijab Kakanwil I Wayan SukertaPeresmian Unit Layanan Paspor Kanim BandungPeresmian Unit Layanan Paspor Kanim Bandung

Twitter @HMKanwilJabar

Unit-unit Kemenkumham

ditjen-ppditjen-ahu

ditjen-imigrasiditjen-pas

ditjen-hamditjen-hki

bphnitjen

bpsdmbalitbang

Statistik Pengunjung

Harian0
Mingguan13
Bulanan190
Total55928

Headline News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

NOTARIS WAJIB MEMBERIKAN PELAYANAN HUKUM

23-04-2015 Hits:67 Berita Utama

NOTARIS WAJIB MEMBERIKAN PELAYANAN HUKUM

Notaris sebagai pejabat publik yang diberikan oleh Undang-Undang, wewenang untuk menjalankan sebagian kewenangan negara atau pemerintah dalam hal hukum ke perdataan tentunya wajib memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat secara optimal dan menyeluruh. Demikian disampaikan I Wayan K Sukerta, Rabu 22 April...

PEMBUKAAN DIKLAT PELAYANAN PUBLIK KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA BARAT TAHUN 2015

21-04-2015 Hits:106 Berita Utama

PEMBUKAAN DIKLAT PELAYANAN PUBLIK KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA BARAT TAHUN 2015

Bandung, 20/04/2015. UPKT Kebinamargaan Wilayah II Bandung. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pelayanan Publik Tahun 2015 dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat I Wayan Sukerta dan turut dihadiri oleh Kepala Divisi Administrasi Timbul Daniel...

AUDIENSI DAN SILATURAHMI KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA BARAT DENGAN GUBERNUR JAWA BARAT

18-04-2015 Hits:110 Berita Utama

AUDIENSI DAN SILATURAHMI KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA BARAT DENGAN GUBERNUR JAWA BARAT

Bandung, 17/04/2015. Rumah Dinas Gubernur Jawa Barat. Dalam rangka memperkuat hubungan antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat yang baru I Wayan Sukerta didampingi...

FORUM PENINGKATAN KOMPETENSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

16-04-2015 Hits:94 Berita Utama

FORUM PENINGKATAN KOMPETENSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Bandung,  16/04/2015. Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat. Forum Peningkatan Kompetensi Pembentukan Peraturan Daerah dengan tema Pembentukan Peraturan Daerah mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Acara dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan...

SOSIALISASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL INDUSTRI KECIL MENENGAH (IKM) DI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA BARAT

15-04-2015 Hits:97 Berita Utama

SOSIALISASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL INDUSTRI KECIL MENENGAH (IKM) DI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA BARAT

Bandung, 15/04/2015. Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat.  Acara Sosialisasi HKI IKM terselenggara berkat kerjasama antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat dengan tema “Peran HKI Dalam...

PERLINDUNGAN HUKUM EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL JAWA BARAT

Penelitian Bidang Hukum 2012 :

PERLINDUNGAN HUKUM EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL JAWA BARAT

 

Munculnya beberapa klaim oleh negara lain atas budaya tradisional Indonesia seperti Reog Ponorogo, Angklung, lagu-lagu dan lain-lain menjadi indikasi bahwa Perlindungan atas budaya tradisional yang ada selama ini belum maksimal. Hal ini disebabkan Klaim dan komersialisasi budaya tradisional Indonesia oleh pihak asing ini sangat merugikan bagi masyarakat Indonesia, karena selain tidak mendapatkan keuntungan atas klaim komersialisasi ini juga menyebabkan beberapa budaya tradisional kehilangan legitimasinya.

Provinsi Jawa Barat dengan berbagai budaya tradisionalnya menjadi penting untuk dilakukan regulasi berupa peraturan perundang-undangan dengan tujuan memberikan perlindungan yang maksimal terhadap ekspresi budaya tradisional di Indonesia pada umumnya dan Jawa Barat secara khusus. Pengetahuan tradisional yang berkembang di negara seperti Indonesia, berorientasi kepada komunitas, bukan individu. Sehingga masalah perlindungan pengetahuan tradisional yang muncul selalu harus diselesaikan secara khusus. Agar dapat dilakukan perlindungan yang maksimal terhadap ekspresi budaya tradisional harus ada kerjasama yang baik antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, disamping perlu adanya peningkatan peran dari Pemerintah Daerah karena dianggap lebih mengenal budaya tradisional di daerahnya.

Ekspresi Budaya tradisional merupakan cara hidup bangsa Indonesia. Budaya tradisional mengajarkan tradisi, kearifan, nilai-nilai, pengetahuan komunal yang dikemas dan diturunkan kepada anak cucu melalui hikayat, legenda, kesenian, dan upacara yang berangsur-angsur membentuk norma sosial dan tata hidup bangsa Indonesia. Hilangnya ekspresi budaya tradisioanl berarti juga hilangnya norma sosial dan tradisi Indonesia yang dapat membawa implikasi sosial, seperti ketegangan atau pertikaian antar komunitas, yang umum ditemui di komunitas multi-etnik seperti Indonesia.

Pada Tahun Anggaran 2012, Bidang Hukum Kanwil Kementeraian Hukum dan Ham Jabar melaksanakan kegiatan Penelitian Hukum dengan topik yang diambil adalah mengenai “Ekspresi Budaya Tradisional yang merupakan karya intelektual dalam bidang seni yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan dan dipelihara oleh komunitas atau masyarakat tertentu. Maksud dan tujuan diadakannya Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum atas ekspresi budaya tradisional di Indonesia khususnya di Jawa Barat, serta untuk mengetahui upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah di Jawa Barat dalam rangka mendorong tumbuhnya perlindungan hukum ekspresi budaya di Jawa Barat. Untuk mendapatkan data pendukung yang dibutuhkan, salah satunya adalah melakukan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer yang dibutuhkan untuk analisis yang diperoleh dengan melakukan wawancara pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Jawa Barat.

Saat ini, Tim Bidang Hukum sudah mengunjungi beberapa daerah di Jawa Barat seperti Kabupaten Sumedang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Karawang. Tim ini juga untuk mendapatkan data dan melakukan wawancara dengan pemangku kepentingan. Dari beberapa daerah tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pada hakekatnya telah dilakukan inventarisasi beberapa kebudayaan dan kesenian yang khas oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata masing-masing daerah tersebut. Data dan hasil wawancara ini selanjutnya akan diolah menjadi laporan hasil penelitian, yang nantinya juga akan disampaikan ke Provinsi Jawa Barat sebagai masukan dalam pembuatan Perda Perlindungan Warisan Budaya, demikian disampaikan Kepala Bidang Hukum Divisi Pelayanan Hukum Hasbullah Fudail di Kanwil Hukum dan Ham Jawa Barat Senin, 19 Maret 2011.

Salah satu inventarisasi yang telah dilakukan Di Kabupaten Tasikmalaya, adalah mengenai keberadaan kampung adat “Kampung Naga” yang terletak di Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya, disamping beberapa bentuk kebudayaan lain yang berupa benda, seni dan tarian, serta cagar budaya dan bangunan-bangunan bersejarah. Sedangkan di Kota Cirebon, “Perlindungan dan pelestarian kawasan dan bangunan cagar budaya telah dituangkan dalam Keputusan Walikota Cirebon Nomor 19 Tahun 2001 tentang Perlindungan dan Pelestarian Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya di Kota Cirebon”, demikian disampaikan oleh Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pemuda dan Olah Raga dan Kebudayaan Kota Cirebon Adin Imaduddin Nur . Selain itu Pemerintah Daerah Kota maupun Kabupaten Cirebon, telah melakukan inventarisasi beberapa kebudayaan, kesenian dan pengobatan tradisional dalam beberapa buku terbitan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota/Kabupaten Cirebon. (Humas/bidkum)

alt

Keterangan foto : Perpaduan antara Seni Tari Tasikmalaya dan Topeng Cirebonan

alt

Keterangan foto : Pentas Kesenian Jempana Kota Tasikmalaya

alt

Keterangan foto : Kesenian Wayang Kulit Khas Kabupaten Cirebon

 

 

BERITA UNIT PELAKSANA TEKNIS

Sertijab LP Sukamiskin 1
Apr 10, 2015 150

SERAH TERIMA JABATAN DAN PISAH SAMBUT KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I SUKAMISKIN

in Berita Satuan Kerja
Bandung, 10/04/2015. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin. Acara Serah Terima Jabatan dan Pisah Sambut Kepala…
Foto Paspor Haji 2015 1
Apr 08, 2015 54

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PASPOR CALON JEMAAH HAJI KANTOR IMIGRASI KELAS II TASIKMALAYA

in Berita Satuan Kerja
Bandung, 08/04/2015. Kantor Imigrasi Kelas II Tasikmalaya menyelenggarakan pelayanan paspor calon jemaah haji untuk…
rapat tim pora kanim tasikmalaya 1
Mar 24, 2015 105

RAPAT KOORDINASI TIM PENGAWASAN ORANG ASING KOTA TASIKMALAYA

in Berita Satuan Kerja
Bertempat di ruang aula Kantor Imigrasi Kelas II Tasikmalaya, diadakan Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (Tim…
Coffee Morning 1
Mar 23, 2015 103

COFFEE MORNING DAN PENGARAHAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENKUMHAM JAWA BARAT DI KANTOR IMIGRASI KELAS II KARAWANG

in Berita Satuan Kerja
Bandung, 23/03/2015. Kegiatan Coffee Morning dan Pengarahan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat…
seminar bni kanim tasik
Mar 13, 2015 95

SEMINAR SEHARI PELAYANAN PUBLIK “SERVICE EXCELLENCE” KANTOR IMIGRASI KELAS II TASIKMALAYA OLEH BANK BNI ‘46

in Berita Satuan Kerja
Tasikmalaya, 10 Maret 2015 Bertempat di ruang aula Kantor Imigrasi Kelas II Tasikmalaya, seminar sehari Pelayanan…
Rangkaian1
Mar 04, 2015 162

RANGKAIAN KEGIATAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENKUMHAM JAWA BARAT KE WILAYAH BOGOR DAN DEPOK

in Berita Satuan Kerja
Bandung, 05/03/2015. Kunjungan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat Danan Purnomo ke Wilayah…
Berita Kanim1
Feb 24, 2015 250

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEPADA PEGAWAI KANTOR IMIGRASI KELAS II SUKABUMI BERPRESTASI

in Berita Satuan Kerja
Bandung, 24/02/2015. Pemberian Penghargaan kepada tiga orang Pegawai Kantor Imigrasi Kelas II Sukabumi atas Prestasi…

KEPALA KANTOR WILAYAH

kakanwil Jabar  I wayan sukerta

I WAYAN SUKERTA, Bc.IP., S.H., M.H.
NIP. 19560424 198101 1 001

banner pengaduan masya 250lapor

Layanan Publik

Layanan KeimigrasianLayanan AHULayanan BPHNLayanan HKILayanan PASLayanan PP

Aplikasi

lpsekumhamrupkumhamsimpegperpustakaanppidimel