TATA NILAI

PASTI SYMBOL FINAL

PENGUMUMAN

Galeri Foto


Kunjungan Menteri Kehakiman RRT ke Lapas Wanita...Rapat Koordinasi dan Komitmen Bersama Perbaikan...Kunjungan Komnas HAMPisah Sambut Kakanwil Kumham JabarPisah Sambut Kakanwil Kumham Jabar

Twitter @HMKanwilJabar

Unit-unit Kemenkumham

ditjen-ppditjen-ahu

ditjen-imigrasiditjen-pas

ditjen-hamditjen-hki

bphnitjen

bpsdmbalitbang

Statistik Pengunjung

  • Pengunjung : 9
  • Artikel : 1392
  • Tautan Web : 38
  • Jumlah Tampilan Artikel : 1125781

Headline News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

" TEKNOLOGI INFORMASI MERUPAKAN SUPPORTING UNIT DALAM HAL TRANSPARANSI INFORMASI SERTA PELAYANAN PUBLIK "

30-08-2016 Hits:21 Berita Utama

  " TEKNOLOGI INFORMASI MERUPAKAN SUPPORTING UNIT DALAM HAL TRANSPARANSI INFORMASI SERTA PELAYANAN PUBLIK "

Bandung, 29/08/2016.  The Newton Hotel Bandung.  Acara Bimbingan Teknis Pengelolaan WEB yang diselenggarakan oleh Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat di buka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat Susy Susilawati,...

MARI BERSAMA-SAMA BERGANDENG TANGAN UNTUK MELAKSANAKAN TAHUN ANGGARAN 2016 DENGAN ‘’PASTI’’ SERTA MEWUJUDKAN JABAR ‘’KAHIJI’’

26-08-2016 Hits:312 Berita Utama

MARI BERSAMA-SAMA BERGANDENG TANGAN UNTUK MELAKSANAKAN TAHUN ANGGARAN 2016 DENGAN ‘’PASTI’’  SERTA MEWUJUDKAN JABAR ‘’KAHIJI’’

Bandung, 26/08/2016. Aula Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, Acara Kegiatan Pembinaan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM RI dibuka olehKepala Kanwil Kemenkumham Jawa Barat Susy Susilawati dan dihadiri oleh Kepala Biro Keuangan Kemenkumham RI sekaligus sebagai narasumber Siti Rokhaniyah, Kepala Bagain...

KOORDINASI DAN KONSULTASI DENGAN INSTANSI TERKAIT DALAM IMPLEMENTASI HUKUM HUMANITER 2016 DI KANTOR WILAYAH KEMENKUMHAM JAWA BARAT

26-08-2016 Hits:45 Berita Utama

KOORDINASI DAN KONSULTASI DENGAN INSTANSI TERKAIT DALAM IMPLEMENTASI HUKUM HUMANITER 2016 DI KANTOR WILAYAH KEMENKUMHAM JAWA BARAT

Bandung, 26/08/2016.  Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah Kemennterian hukum dan HAM Jawa Barat.  Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat Susy Susilawati didampingi Kepala Sub Bidang Pelayanan Hukum dan KI Suhartini menerima Kunjungan Kerja dari Subdit Hukum Internasional...

PENGUATAN REVOLUSI MENTAL DALAM REFORMASI BIROKRASI DI KANWIL KEMENKUMHAM JAWA BARAT

25-08-2016 Hits:302 Berita Utama

PENGUATAN REVOLUSI MENTAL DALAM REFORMASI BIROKRASI DI KANWIL KEMENKUMHAM JAWA BARAT

Bandung, 25/08/2016. Aula Kanwil Kemenkumham Jawa Barat. Reformasi birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business prosess) dan sumber daya manusia aparatur. Salah satu contoh reformasi birokrasi di...

JAWA BARAT ADALAH PROVINSI DENGAN JUMLAH PNBP FIDUSIA TERBESAR DI SELURUH INDONESIA

25-08-2016 Hits:109 Berita Utama

JAWA BARAT ADALAH PROVINSI DENGAN JUMLAH PNBP FIDUSIA TERBESAR DI SELURUH INDONESIA

Kota Baru Parahyangan, 25/08/2016. Hotel Hotel Mason Pine Kabupaten Bandung Barat, Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Barat Susy Susilawati membuka acara Sosialisasi Fidusia dan beliau sekaligus sebagai Narasumber pada acara tersebut. Hadir pula Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Jawa Barat dan...

PERLINDUNGAN HUKUM EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL JAWA BARAT

Penelitian Bidang Hukum 2012 :

PERLINDUNGAN HUKUM EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL JAWA BARAT

 

Munculnya beberapa klaim oleh negara lain atas budaya tradisional Indonesia seperti Reog Ponorogo, Angklung, lagu-lagu dan lain-lain menjadi indikasi bahwa Perlindungan atas budaya tradisional yang ada selama ini belum maksimal. Hal ini disebabkan Klaim dan komersialisasi budaya tradisional Indonesia oleh pihak asing ini sangat merugikan bagi masyarakat Indonesia, karena selain tidak mendapatkan keuntungan atas klaim komersialisasi ini juga menyebabkan beberapa budaya tradisional kehilangan legitimasinya.

Provinsi Jawa Barat dengan berbagai budaya tradisionalnya menjadi penting untuk dilakukan regulasi berupa peraturan perundang-undangan dengan tujuan memberikan perlindungan yang maksimal terhadap ekspresi budaya tradisional di Indonesia pada umumnya dan Jawa Barat secara khusus. Pengetahuan tradisional yang berkembang di negara seperti Indonesia, berorientasi kepada komunitas, bukan individu. Sehingga masalah perlindungan pengetahuan tradisional yang muncul selalu harus diselesaikan secara khusus. Agar dapat dilakukan perlindungan yang maksimal terhadap ekspresi budaya tradisional harus ada kerjasama yang baik antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, disamping perlu adanya peningkatan peran dari Pemerintah Daerah karena dianggap lebih mengenal budaya tradisional di daerahnya.

Ekspresi Budaya tradisional merupakan cara hidup bangsa Indonesia. Budaya tradisional mengajarkan tradisi, kearifan, nilai-nilai, pengetahuan komunal yang dikemas dan diturunkan kepada anak cucu melalui hikayat, legenda, kesenian, dan upacara yang berangsur-angsur membentuk norma sosial dan tata hidup bangsa Indonesia. Hilangnya ekspresi budaya tradisioanl berarti juga hilangnya norma sosial dan tradisi Indonesia yang dapat membawa implikasi sosial, seperti ketegangan atau pertikaian antar komunitas, yang umum ditemui di komunitas multi-etnik seperti Indonesia.

Pada Tahun Anggaran 2012, Bidang Hukum Kanwil Kementeraian Hukum dan Ham Jabar melaksanakan kegiatan Penelitian Hukum dengan topik yang diambil adalah mengenai “Ekspresi Budaya Tradisional yang merupakan karya intelektual dalam bidang seni yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan dan dipelihara oleh komunitas atau masyarakat tertentu. Maksud dan tujuan diadakannya Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum atas ekspresi budaya tradisional di Indonesia khususnya di Jawa Barat, serta untuk mengetahui upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah di Jawa Barat dalam rangka mendorong tumbuhnya perlindungan hukum ekspresi budaya di Jawa Barat. Untuk mendapatkan data pendukung yang dibutuhkan, salah satunya adalah melakukan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer yang dibutuhkan untuk analisis yang diperoleh dengan melakukan wawancara pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Jawa Barat.

Saat ini, Tim Bidang Hukum sudah mengunjungi beberapa daerah di Jawa Barat seperti Kabupaten Sumedang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Karawang. Tim ini juga untuk mendapatkan data dan melakukan wawancara dengan pemangku kepentingan. Dari beberapa daerah tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pada hakekatnya telah dilakukan inventarisasi beberapa kebudayaan dan kesenian yang khas oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata masing-masing daerah tersebut. Data dan hasil wawancara ini selanjutnya akan diolah menjadi laporan hasil penelitian, yang nantinya juga akan disampaikan ke Provinsi Jawa Barat sebagai masukan dalam pembuatan Perda Perlindungan Warisan Budaya, demikian disampaikan Kepala Bidang Hukum Divisi Pelayanan Hukum Hasbullah Fudail di Kanwil Hukum dan Ham Jawa Barat Senin, 19 Maret 2011.

Salah satu inventarisasi yang telah dilakukan Di Kabupaten Tasikmalaya, adalah mengenai keberadaan kampung adat “Kampung Naga” yang terletak di Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya, disamping beberapa bentuk kebudayaan lain yang berupa benda, seni dan tarian, serta cagar budaya dan bangunan-bangunan bersejarah. Sedangkan di Kota Cirebon, “Perlindungan dan pelestarian kawasan dan bangunan cagar budaya telah dituangkan dalam Keputusan Walikota Cirebon Nomor 19 Tahun 2001 tentang Perlindungan dan Pelestarian Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya di Kota Cirebon”, demikian disampaikan oleh Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pemuda dan Olah Raga dan Kebudayaan Kota Cirebon Adin Imaduddin Nur . Selain itu Pemerintah Daerah Kota maupun Kabupaten Cirebon, telah melakukan inventarisasi beberapa kebudayaan, kesenian dan pengobatan tradisional dalam beberapa buku terbitan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota/Kabupaten Cirebon. (Humas/bidkum)

alt

Keterangan foto : Perpaduan antara Seni Tari Tasikmalaya dan Topeng Cirebonan

alt

Keterangan foto : Pentas Kesenian Jempana Kota Tasikmalaya

alt

Keterangan foto : Kesenian Wayang Kulit Khas Kabupaten Cirebon

 

 

BERITA UNIT PELAKSANA TEKNIS

skrinning banceuy 1
Agu 04, 2016 215

INTENSIFIKASI PENEMUAN PASIEN TB DI LAPAS BANCEUY MELALUI SKRINING MASSAL BAGI WBP DAN PETUGAS

in Berita Satuan Kerja
Bandung, 04/08/2016. Sesuai Rencana Aksi Nasional Penanggulangan TB bagi WBP Tahun 2015-2019, penguatan intensifikasi…
timpora kec karawang 1
Agu 02, 2016 167

KANTOR IMIGRASI KELAS II KARAWANG BERKOMITMEN MENGAWASI ORANG ASING DENGAN MEMBENTUK TIMPORA TINGKAT KECAMATAN

in Berita Satuan Kerja
Karawang, 02/08/2016. Bertempat di Hotel Resinda Karawang, Kantor Imigrasi Kelas II Karawang menyelenggarakan kegiatan…
penghafal quran lpka 0
Jun 06, 2016 447

LPKA BANDUNG MENCETAK HAFIZ QURAN ANAK BINAANNYA

in Berita Satuan Kerja
Bandung, 06/06/2016. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandung. Program 30 hari menghafal Al Qur’an Dauroh Anak…
konveksi kewirausahaan 1
Jun 03, 2016 395

PEMBERDAYAAN KONVEKSI DAN KEWIRAUSAHAAN DI LAPAS NARKOTIKA BANDUNG

in Berita Satuan Kerja
Kabupaten Bandung, 02/06/2016. Lapas Narkotika Bandung. Acara peresmian Pemberdayaan Konveksi dan Kewirausahaan yang…
peresmian ponpren warungkiara 1
Jan 20, 2016 763

PERESMIAN PONDOK PESANTREN SA’ADATUDDAAROIN DI LAPAS KELAS III WARUNGKIARA

in Berita Satuan Kerja
Kab. Sukabumi, 20/01/2016. Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Warungkiara. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW sekaligus…
Go Green 1
Nov 20, 2015 729

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA BARAT MENANAMAN 100.000 POHON MAHONI DI WILAYAH JAWA BARAT MELALUI PROGRAM GO GREEN

in Berita Satuan Kerja
Karawang, 20/11/2015. Open Camp Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Karawang. Lapas Kelas IIA Karawang melaksanakan…
peresmian immobook 3
Nov 06, 2015 773

PERESMIAN APLIKASI IMMOBOOK KANIM KARAWANG

in Berita Satuan Kerja
Karawang, 05/11/2015. Bertempat di Restoran Sindang Reret Karawang, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM…

KEPALA KANTOR WILAYAH

ibu susy susilawati

Dr. Susy Susilawati, SH., MH.
NIP. 19600102 198203 2 001
 

banner pengaduan masya 250laporpengaduanweb copy

Layanan Publik

Layanan KeimigrasianLayanan AHULayanan BPHNLayanan HKILayanan PASLayanan PP

Aplikasi

lpsekumhamrupkumhamsimpegperpustakaanppidimel