Headline News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

PENGUMUMAN KELULUSAN SELEKSI PENGADAAN CPNS KANWIL KEMENKUMHAM JAWA BARAT TAHUN 2014

30-09-2014 Hits:389 Berita Utama

PENGUMUMAN KELULUSAN SELEKSI PENGADAAN CPNS KANWIL KEMENKUMHAM JAWA BARAT TAHUN 2014

PENGUMUMAN LULUS VERIFIKASI CPNS KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TAHUN 2014   KLIK DISINI UNTUK MENGUNDUH FILE PENGUMUMAN TERSEBUT  

SOSIALISASI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA BARAT TAHUN 2014

25-09-2014 Hits:183 Berita Utama

SOSIALISASI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA BARAT TAHUN 2014

Bandung, 25/09/2014. Hotel Grand Serela. Kegiatan Sosialisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum ini diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat. Acara dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat Danan Purnomo yang sekaligus memberikan...

TAHAP PEMBUKAAN DAN PEMERIKSAAN BERKAS PELAMAR CPNS DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA BARAT TAHUN 2014

23-09-2014 Hits:847 Berita Utama

TAHAP PEMBUKAAN DAN PEMERIKSAAN BERKAS PELAMAR CPNS DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA BARAT TAHUN 2014

Bandung, 23/09/2014. Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat. Tahap pembukaan dan pemeriksaan berkas pelamar CPNS di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat Tahun 2014 sudah mulai dilaksanakan. Pada kesempatan ini Kepala Divisi Administrasi Tarsono...

PERUBAHAN JADUAL PENERIMAAN CPNS TAHUN 2014

22-09-2014 Hits:788 Berita Utama

PERUBAHAN JADUAL PENERIMAAN CPNS TAHUN 2014

PERUBAHAN JADUAL PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA BARAT TAHUN 2014   File perubahan jadual penerimaan CPNS dapat diunduh pada link gambar dibawah ini :    

RAPAT KOORDINASI TEKNIS RKA-K/L KANTOR IMIGRASI KELAS II DEPOK BEKERJASAMA DENGAN KANWIL KEMENKUMHAM JAWA BARAT

18-09-2014 Hits:171 Berita Utama

RAPAT KOORDINASI TEKNIS RKA-K/L KANTOR IMIGRASI KELAS II DEPOK BEKERJASAMA DENGAN KANWIL KEMENKUMHAM JAWA BARAT

Kabupaten Bandung Barat, 17/09/2014. Hotel Mason Pine. Kegiatan Rapat Koordinasi Teknis RKA-K/L Tahun Anggaran 2015 ini diselenggarakan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Depok bekerjasama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat  selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 17...

Layanan keimigrasian

banner ppobanner vobanner lsp

Layanan Hak Cipta, Paten & Merek

diidmidpie-filing

BERITA UNIT PELAKSANA TEKNIS

Kesalahan
  • Galat memuat data pengumpan

PERLINDUNGAN HUKUM EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL JAWA BARAT

Penelitian Bidang Hukum 2012 :

PERLINDUNGAN HUKUM EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL JAWA BARAT

 

Munculnya beberapa klaim oleh negara lain atas budaya tradisional Indonesia seperti Reog Ponorogo, Angklung, lagu-lagu dan lain-lain menjadi indikasi bahwa Perlindungan atas budaya tradisional yang ada selama ini belum maksimal. Hal ini disebabkan Klaim dan komersialisasi budaya tradisional Indonesia oleh pihak asing ini sangat merugikan bagi masyarakat Indonesia, karena selain tidak mendapatkan keuntungan atas klaim komersialisasi ini juga menyebabkan beberapa budaya tradisional kehilangan legitimasinya.

Provinsi Jawa Barat dengan berbagai budaya tradisionalnya menjadi penting untuk dilakukan regulasi berupa peraturan perundang-undangan dengan tujuan memberikan perlindungan yang maksimal terhadap ekspresi budaya tradisional di Indonesia pada umumnya dan Jawa Barat secara khusus. Pengetahuan tradisional yang berkembang di negara seperti Indonesia, berorientasi kepada komunitas, bukan individu. Sehingga masalah perlindungan pengetahuan tradisional yang muncul selalu harus diselesaikan secara khusus. Agar dapat dilakukan perlindungan yang maksimal terhadap ekspresi budaya tradisional harus ada kerjasama yang baik antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, disamping perlu adanya peningkatan peran dari Pemerintah Daerah karena dianggap lebih mengenal budaya tradisional di daerahnya.

Ekspresi Budaya tradisional merupakan cara hidup bangsa Indonesia. Budaya tradisional mengajarkan tradisi, kearifan, nilai-nilai, pengetahuan komunal yang dikemas dan diturunkan kepada anak cucu melalui hikayat, legenda, kesenian, dan upacara yang berangsur-angsur membentuk norma sosial dan tata hidup bangsa Indonesia. Hilangnya ekspresi budaya tradisioanl berarti juga hilangnya norma sosial dan tradisi Indonesia yang dapat membawa implikasi sosial, seperti ketegangan atau pertikaian antar komunitas, yang umum ditemui di komunitas multi-etnik seperti Indonesia.

Pada Tahun Anggaran 2012, Bidang Hukum Kanwil Kementeraian Hukum dan Ham Jabar melaksanakan kegiatan Penelitian Hukum dengan topik yang diambil adalah mengenai “Ekspresi Budaya Tradisional yang merupakan karya intelektual dalam bidang seni yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan dan dipelihara oleh komunitas atau masyarakat tertentu. Maksud dan tujuan diadakannya Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum atas ekspresi budaya tradisional di Indonesia khususnya di Jawa Barat, serta untuk mengetahui upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah di Jawa Barat dalam rangka mendorong tumbuhnya perlindungan hukum ekspresi budaya di Jawa Barat. Untuk mendapatkan data pendukung yang dibutuhkan, salah satunya adalah melakukan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer yang dibutuhkan untuk analisis yang diperoleh dengan melakukan wawancara pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Jawa Barat.

Saat ini, Tim Bidang Hukum sudah mengunjungi beberapa daerah di Jawa Barat seperti Kabupaten Sumedang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Karawang. Tim ini juga untuk mendapatkan data dan melakukan wawancara dengan pemangku kepentingan. Dari beberapa daerah tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pada hakekatnya telah dilakukan inventarisasi beberapa kebudayaan dan kesenian yang khas oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata masing-masing daerah tersebut. Data dan hasil wawancara ini selanjutnya akan diolah menjadi laporan hasil penelitian, yang nantinya juga akan disampaikan ke Provinsi Jawa Barat sebagai masukan dalam pembuatan Perda Perlindungan Warisan Budaya, demikian disampaikan Kepala Bidang Hukum Divisi Pelayanan Hukum Hasbullah Fudail di Kanwil Hukum dan Ham Jawa Barat Senin, 19 Maret 2011.

Salah satu inventarisasi yang telah dilakukan Di Kabupaten Tasikmalaya, adalah mengenai keberadaan kampung adat “Kampung Naga” yang terletak di Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya, disamping beberapa bentuk kebudayaan lain yang berupa benda, seni dan tarian, serta cagar budaya dan bangunan-bangunan bersejarah. Sedangkan di Kota Cirebon, “Perlindungan dan pelestarian kawasan dan bangunan cagar budaya telah dituangkan dalam Keputusan Walikota Cirebon Nomor 19 Tahun 2001 tentang Perlindungan dan Pelestarian Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya di Kota Cirebon”, demikian disampaikan oleh Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pemuda dan Olah Raga dan Kebudayaan Kota Cirebon Adin Imaduddin Nur . Selain itu Pemerintah Daerah Kota maupun Kabupaten Cirebon, telah melakukan inventarisasi beberapa kebudayaan, kesenian dan pengobatan tradisional dalam beberapa buku terbitan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota/Kabupaten Cirebon. (Humas/bidkum)

alt

Keterangan foto : Perpaduan antara Seni Tari Tasikmalaya dan Topeng Cirebonan

alt

Keterangan foto : Pentas Kesenian Jempana Kota Tasikmalaya

alt

Keterangan foto : Kesenian Wayang Kulit Khas Kabupaten Cirebon

 

 

banner pengaduan masya 250

BANNER SELEKSI DITJENPAS kanwil

Galeri Produk Narapidana

Link Terkait

kemenkumham ri webmaillpsebanner ppidbanner mppnbanner foss kumhambanner SDP

Galeri Foto


Sosialisasi Layanan AHU OnlineKunjungan Kerja Komisi III DPR R.I. ke Kanwil K...Sosialisasi Layanan AHU OnlineKunjungan Kerja Komisi III DPR R.I. ke Kanwil K...Kunjungan Sekjen ke Lapas Anak Bandung

Statistik Pengunjung

Harian45
Mingguan954
Bulanan45
Total42800

Unit-unit Kemenkumham

ditjen-ppditjen-ahu

ditjen-imigrasiditjen-pas

ditjen-hamditjen-hki

bphnitjen

bpsdmbalitbang