Headline News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

MENTERI HUKUM DAN HAM R.I MENINJAU PEMBANGUNAN LAPAS ANAK BANDUNG DAN BENGKEL KERJA WARGA BINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN SUKAMISKIN

19-08-2014 Hits:51 Berita Utama

MENTERI HUKUM DAN HAM R.I MENINJAU PEMBANGUNAN LAPAS ANAK BANDUNG DAN BENGKEL KERJA WARGA BINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN SUKAMISKIN

Bandung, 19/08/2014. Setelah menghadiri peresmian desa/kelurahan sadar hukum Menteri Hukum dan HAM R.I Amir Syamsudin bersama Sekretaris Jenderal Kemenkumham R.I melanjutkan rangkaian kegiatan dengan mengunjungi Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas III Bandung dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin Bandung yang didampingi...

PERESMIAN DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM OLEH MENTERI HUKUM DAN HAM SERTA PEMBERIAN PENGHARGAAN GUBERNUR JAWA BARAT KEPADA PEMENANG LOMBA DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014

19-08-2014 Hits:69 Berita Utama

PERESMIAN DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM OLEH MENTERI HUKUM DAN HAM  SERTA PEMBERIAN PENGHARGAAN GUBERNUR JAWA BARAT KEPADA PEMENANG LOMBA DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014

Bandung, 19/08/2014. Bertempat di Aula Barat Kantor Pemerintah Provinsi Jawa Barat Peresmian desa/kelurahan sadar hukum tahun 2014 dilaksanakan. Acara dihadiri oleh : Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Menteri Hukum dan HAM R.I Amir Syamsudin didampingi oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum...

UPACARA PERINGATAN HUT RI KE 69 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA BARAT

17-08-2014 Hits:52 Berita Utama

UPACARA PERINGATAN HUT RI KE 69 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA BARAT

Bandung, 17/08/2014. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat. Upacara memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke – 69 dilaksanakan di Lapangan Upacara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, upacara dimulai pada pukul 07.15 WIB. Bertindak...

SEKRETARIS JENDERAL KEMENKUMHAM R.I MENGHADIRI SERAH TERIMA JABATAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENKUMHAM JAWA BARAT

14-08-2014 Hits:125 Berita Utama

SEKRETARIS JENDERAL KEMENKUMHAM R.I MENGHADIRI SERAH TERIMA JABATAN  KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENKUMHAM JAWA BARAT

Bandung, 13/08/2014. Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat.   Acara Serah Terima Jabatan dan Pelantikan Pejabat Struktural dihadiri langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM R.I Y. Ambeg Paramarta dan seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) se...

MENTERI HUKUM DAN HAM R.I. MENINJAU PEMBANGUNAN LAPAS CIKARANG DAN RUTAN DEPOK

05-08-2014 Hits:105 Berita Utama

MENTERI HUKUM DAN HAM R.I. MENINJAU PEMBANGUNAN LAPAS CIKARANG DAN RUTAN DEPOK

Cikarang-Depok, 05/08/2014. Menteri Hukum dan HAM R.I Amir Syamsudin meninjau proges pembangunan Lapas Cikarang dan Rutan Depok. Kunjungan menteri ini didampingi oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM R.I, Sekretaris Direktur Jenderal Pemasyarakatan dan Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Jawa Barat...

Layanan keimigrasian

banner ppobanner vobanner lsp

Layanan Hak Cipta, Paten & Merek

diidmidpie-filing

BERITA UNIT PELAKSANA TEKNIS

Kesalahan
  • Galat memuat data pengumpan

PERLINDUNGAN HUKUM EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL JAWA BARAT

Penelitian Bidang Hukum 2012 :

PERLINDUNGAN HUKUM EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL JAWA BARAT

 

Munculnya beberapa klaim oleh negara lain atas budaya tradisional Indonesia seperti Reog Ponorogo, Angklung, lagu-lagu dan lain-lain menjadi indikasi bahwa Perlindungan atas budaya tradisional yang ada selama ini belum maksimal. Hal ini disebabkan Klaim dan komersialisasi budaya tradisional Indonesia oleh pihak asing ini sangat merugikan bagi masyarakat Indonesia, karena selain tidak mendapatkan keuntungan atas klaim komersialisasi ini juga menyebabkan beberapa budaya tradisional kehilangan legitimasinya.

Provinsi Jawa Barat dengan berbagai budaya tradisionalnya menjadi penting untuk dilakukan regulasi berupa peraturan perundang-undangan dengan tujuan memberikan perlindungan yang maksimal terhadap ekspresi budaya tradisional di Indonesia pada umumnya dan Jawa Barat secara khusus. Pengetahuan tradisional yang berkembang di negara seperti Indonesia, berorientasi kepada komunitas, bukan individu. Sehingga masalah perlindungan pengetahuan tradisional yang muncul selalu harus diselesaikan secara khusus. Agar dapat dilakukan perlindungan yang maksimal terhadap ekspresi budaya tradisional harus ada kerjasama yang baik antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, disamping perlu adanya peningkatan peran dari Pemerintah Daerah karena dianggap lebih mengenal budaya tradisional di daerahnya.

Ekspresi Budaya tradisional merupakan cara hidup bangsa Indonesia. Budaya tradisional mengajarkan tradisi, kearifan, nilai-nilai, pengetahuan komunal yang dikemas dan diturunkan kepada anak cucu melalui hikayat, legenda, kesenian, dan upacara yang berangsur-angsur membentuk norma sosial dan tata hidup bangsa Indonesia. Hilangnya ekspresi budaya tradisioanl berarti juga hilangnya norma sosial dan tradisi Indonesia yang dapat membawa implikasi sosial, seperti ketegangan atau pertikaian antar komunitas, yang umum ditemui di komunitas multi-etnik seperti Indonesia.

Pada Tahun Anggaran 2012, Bidang Hukum Kanwil Kementeraian Hukum dan Ham Jabar melaksanakan kegiatan Penelitian Hukum dengan topik yang diambil adalah mengenai “Ekspresi Budaya Tradisional yang merupakan karya intelektual dalam bidang seni yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan dan dipelihara oleh komunitas atau masyarakat tertentu. Maksud dan tujuan diadakannya Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum atas ekspresi budaya tradisional di Indonesia khususnya di Jawa Barat, serta untuk mengetahui upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah di Jawa Barat dalam rangka mendorong tumbuhnya perlindungan hukum ekspresi budaya di Jawa Barat. Untuk mendapatkan data pendukung yang dibutuhkan, salah satunya adalah melakukan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer yang dibutuhkan untuk analisis yang diperoleh dengan melakukan wawancara pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Jawa Barat.

Saat ini, Tim Bidang Hukum sudah mengunjungi beberapa daerah di Jawa Barat seperti Kabupaten Sumedang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Karawang. Tim ini juga untuk mendapatkan data dan melakukan wawancara dengan pemangku kepentingan. Dari beberapa daerah tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pada hakekatnya telah dilakukan inventarisasi beberapa kebudayaan dan kesenian yang khas oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata masing-masing daerah tersebut. Data dan hasil wawancara ini selanjutnya akan diolah menjadi laporan hasil penelitian, yang nantinya juga akan disampaikan ke Provinsi Jawa Barat sebagai masukan dalam pembuatan Perda Perlindungan Warisan Budaya, demikian disampaikan Kepala Bidang Hukum Divisi Pelayanan Hukum Hasbullah Fudail di Kanwil Hukum dan Ham Jawa Barat Senin, 19 Maret 2011.

Salah satu inventarisasi yang telah dilakukan Di Kabupaten Tasikmalaya, adalah mengenai keberadaan kampung adat “Kampung Naga” yang terletak di Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya, disamping beberapa bentuk kebudayaan lain yang berupa benda, seni dan tarian, serta cagar budaya dan bangunan-bangunan bersejarah. Sedangkan di Kota Cirebon, “Perlindungan dan pelestarian kawasan dan bangunan cagar budaya telah dituangkan dalam Keputusan Walikota Cirebon Nomor 19 Tahun 2001 tentang Perlindungan dan Pelestarian Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya di Kota Cirebon”, demikian disampaikan oleh Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pemuda dan Olah Raga dan Kebudayaan Kota Cirebon Adin Imaduddin Nur . Selain itu Pemerintah Daerah Kota maupun Kabupaten Cirebon, telah melakukan inventarisasi beberapa kebudayaan, kesenian dan pengobatan tradisional dalam beberapa buku terbitan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota/Kabupaten Cirebon. (Humas/bidkum)

alt

Keterangan foto : Perpaduan antara Seni Tari Tasikmalaya dan Topeng Cirebonan

alt

Keterangan foto : Pentas Kesenian Jempana Kota Tasikmalaya

alt

Keterangan foto : Kesenian Wayang Kulit Khas Kabupaten Cirebon

 

 

banner pengaduan masya 250

BANNER SELEKSI DITJENPAS kanwil

Galeri Produk Narapidana

Link Terkait

kemenkumham ri webmaillpsebanner ppidbanner mppnbanner foss kumhambanner SDP

Galeri Foto


Konsultasi Publik LPSK di Jawa BaratSerah terima Ketua Dharma Wanita Kanwil JabarKunjungan Kerja Komisi III DPR R.I. ke Kanwil K...Kerjasama Kedubes AS dengan Kanwil Kemenkumham ...Peresmian Desa Sadar Hukum 2014

Statistik Pengunjung

Harian151
Mingguan836
Bulanan1466
Total36883

Unit-unit Kemenkumham

ditjen-ppditjen-ahu

ditjen-imigrasiditjen-pas

ditjen-hamditjen-hki

bphnitjen

bpsdmbalitbang