Headline News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

PERMBERDAYAAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL UNTUK EKONOMI KREATIF

01-09-2014 Hits:25 Berita Utama

PERMBERDAYAAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL UNTUK EKONOMI KREATIF

(Cirebon,29/8/2014) Kunjungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat Divisi Pelayanan Hukum dan HAM pada hari Rabu, 28 Agustus 2014 ke PT. Danindo Jensen bertempat di Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon.  Pemilik PT. Danindo Jensen berkewarganegaaran Denmark yang bernama Beni...

PERESMIAN SARANA DAN PRASARANA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK KANTOR IMIGRASI KELAS II CIREBON

01-09-2014 Hits:23 Berita Utama

PERESMIAN SARANA DAN PRASARANA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK KANTOR IMIGRASI KELAS II CIREBON

Cirebon, 29/08/2014. Acara Peresmian Sarana dan Prasarana Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kantor Imigrasi Kelas II Cirebon dilaksanakan pada hari Jum’at tanggal 29 Agustus 2014 di Kantor Imigrasi kelas II Cirebon. Pada acara tersebut hadir Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan...

CIAYUMAJAKUNING ANTUSIAS MENYAMBUT SEKOLAH SADAR HUKUM

01-09-2014 Hits:37 Berita Utama

CIAYUMAJAKUNING ANTUSIAS MENYAMBUT SEKOLAH SADAR HUKUM

Cirebon, 29/08/2014. Menurunnya tata krama sosial dan etika moral dalam praktek kehidupan sekolah mengakibatkan sejumlah ekses negatif yang amat mengganggu masyarakat. Berbagai bentuk penyimpangan terhadap norma agama atau sosial kemasyarakatan terwujud dalam bentuk kenakalan siswa di sekolah. Berangkat dari latar...

SERAH TERIMA JABATAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I SUKAMISKIN BANDUNG

28-08-2014 Hits:231 Berita Utama

SERAH TERIMA JABATAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I SUKAMISKIN BANDUNG

Bandung, 28/08/2014. Aula Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin Bandung. Acara Serah Terima Jabatan Kalapas Kelas I Sukamiskin Bandung dihadiri oleh Kapolda Jawa Barat, Direktur Infokom Direktorat Pemasyarakatan, , Kakanwil Sulawesi Selatan, Kakanwil Daerah Istimewa Yogyakarta, Kakanwil Sumatera Utara, Kakanwil Bengkulu, Kakanwil...

RAPAT KOORDINASI MIGRASI DATA FIDUSIA DENGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SERTA PELANTIKAN KETUA MAJELIS PENGAWAS WILAYAH NOTARIS

28-08-2014 Hits:70 Berita Utama

RAPAT KOORDINASI MIGRASI DATA FIDUSIA DENGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SERTA PELANTIKAN KETUA MAJELIS PENGAWAS WILAYAH NOTARIS

Bandung, 27/08/2014. Pelantikan Ketua Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Notaris se Indonesia dilaksanakan di Green Hill Universal Hotel Bandung oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM R.I Aidir Amin Daud. Ketua MPW yang dilantik adalah para Kepala Kantor...

Layanan keimigrasian

banner ppobanner vobanner lsp

Layanan Hak Cipta, Paten & Merek

diidmidpie-filing

BERITA UNIT PELAKSANA TEKNIS

Kesalahan
  • Galat memuat data pengumpan

Pentingnya Naskah Akademik dalam Pembuatan Rancangan Peraturan Daerah

Pentingnya Naskah Akademik dalam Pembuatan Rancangan Peraturan Daerah

“Sering Dikesampingkannya Peran Naskah Akademik Sebagai Dasar Pembuatan Peraturan Daerah”


      Naskah Akademik merupakan bahan baku yang dibutuhkan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Daerah. Dengan dukungan naskah akademik yang memadai diharapkan dapat dibentuk peraturan perundang-undangan yang baik, dalam arti aplikatif dan futuristik. Hal tersebut diterangkan Hasbullah Fudail Kepala Bidang Hukum Kementerian Hukum dan HAM selaku narasumber dalam acara sosialisasi Evaluasi Program Legislasi Daerah 2011 dan Inventarisasi Program Legislasi Daerah 2012 Pemerintah Kota Bandung, yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 22 September 2011 di Hotel Royal Corner Bandung.

        Lebih lanjut dijelaskan bahwa Pasal 56 ayat (2), Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (sebagai undang-undang pengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004) menetapkan “Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik”. Pencantuman klausul “... dan/atau...” berdampak pada tidak adanya ketegasan pembuatan Naskah Akademik dalam proses pembuatan rancangan peraturan daerah (raperda). Hal ini sangat disayangkan karena Naskah Akademik seharusnya dipandang sebagai hal yang krusial bukan sebagai hal yang parsial dari suatu pembuatan raperda, karena dalam pembuatan Naskah Akademik tersebut akan termuat dengan cermat landasan filosofis, sosiologis dan yuridis sebagai dasar yang baik untuk suatu raperda.

        Hambatan muncul apabila dalam suatu pemerintah daerah tidak mempunyai cukup biaya untuk pembuatan Naskah Akademik oleh pihak yang berkompeten dalam suatu bidang yang terkait raperda yang akan dibuat. Dalam diskusi dinatakan bahwa Naskah Akademik sebagai suatu hasil rumusan ilmiah tidak mewajibkan pembuatnya berasal dari kalangan perguruan tinggi, tetapi juga bisa dihasilkan dengan cara mengadakan seminar yang mengundang narasumber, pakar/ahli yang berkompeten dalam pembuatan suatu raperda yang terkait. Lebih lanjut Hasbullah Fudail berpendapat bahwa pembuatan Naskah Akademik dengan cara pengadaan seminar dapat meminimalisasi biaya yang dikeluarkan, serta memberi jalan keluar bagi pemerintah-pemerintah daerah yang tidak memiliki akademisi-akademisi yang berkompeten dalam suatu bidang tertentu di daerahnya. Beberapa hal tersebut yang sering membuat Naskah Akademik dikesampingkan dalam pembuatan raperda.

     Sosialisasi yang dilakukan sehari ini diadakan untuk memberikan penjelasan kepada organisasi perangkat daerah yang akan membuat raperda, agar proses pembuatan raperda menjadi perda tersebut dapat disusun secara terpadu, terencana dan tersistematis. Tentu hal ini dapat tercapai apabila terbina komunikasi di antara para stakeholder (unsur masyarakat sebagai pemangku kepentingan), pembentuk UU (DPRD dan Pemerintah), dan Perancang Peraturan Perundang-undangan.  (NF)


banner pengaduan masya 250

BANNER SELEKSI DITJENPAS kanwil

Galeri Produk Narapidana

Link Terkait

kemenkumham ri webmaillpsebanner ppidbanner mppnbanner foss kumhambanner SDP

Galeri Foto


Kunjungan Kerja Komisi III DPR R.I. ke Kanwil K...Kerjasama Kedubes AS dengan Kanwil Kemenkumham ...Kerjasama Kedubes AS dengan Kanwil Kemenkumham ...Kunjungan Menkumham R.I Ke Lapas Anak BandungTradisi Munggahan Ramadhan 1435H

Statistik Pengunjung

Harian15
Mingguan263
Bulanan263
Total38265

Unit-unit Kemenkumham

ditjen-ppditjen-ahu

ditjen-imigrasiditjen-pas

ditjen-hamditjen-hki

bphnitjen

bpsdmbalitbang