MOTTO

bekerja keras lagi-kecil

PENGUMUMAN

Galeri Foto


Sertijab Kakanwil I Wayan SukertaPeresmian Unit Layanan Paspor Kanim BandungDirjen HKI dan IKMInput Pelamar CPNS 2014 Tidak LulusPeresmian Unit Layanan Paspor Kanim Bandung

Twitter @HMKanwilJabar

Unit-unit Kemenkumham

ditjen-ppditjen-ahu

ditjen-imigrasiditjen-pas

ditjen-hamditjen-hki

bphnitjen

bpsdmbalitbang

Statistik Pengunjung

Harian4
Mingguan5
Bulanan182
Total55920

Headline News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

PEMBUKAAN DIKLAT PELAYANAN PUBLIK KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA BARAT TAHUN 2015

21-04-2015 Hits:43 Berita Utama

PEMBUKAAN DIKLAT PELAYANAN PUBLIK KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA BARAT TAHUN 2015

Bandung, 20/04/2015. UPKT Kebinamargaan Wilayah II Bandung. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pelayanan Publik Tahun 2015 dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat I Wayan Sukerta dan turut dihadiri oleh Kepala Divisi Administrasi Timbul Daniel...

AUDIENSI DAN SILATURAHMI KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA BARAT DENGAN GUBERNUR JAWA BARAT

18-04-2015 Hits:89 Berita Utama

AUDIENSI DAN SILATURAHMI KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA BARAT DENGAN GUBERNUR JAWA BARAT

Bandung, 17/04/2015. Rumah Dinas Gubernur Jawa Barat. Dalam rangka memperkuat hubungan antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat yang baru I Wayan Sukerta didampingi...

FORUM PENINGKATAN KOMPETENSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

16-04-2015 Hits:81 Berita Utama

FORUM PENINGKATAN KOMPETENSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Bandung,  16/04/2015. Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat. Forum Peningkatan Kompetensi Pembentukan Peraturan Daerah dengan tema Pembentukan Peraturan Daerah mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Acara dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan...

SOSIALISASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL INDUSTRI KECIL MENENGAH (IKM) DI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA BARAT

15-04-2015 Hits:83 Berita Utama

SOSIALISASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL INDUSTRI KECIL MENENGAH (IKM) DI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA BARAT

Bandung, 15/04/2015. Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat.  Acara Sosialisasi HKI IKM terselenggara berkat kerjasama antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat dengan tema “Peran HKI Dalam...

PELUNCURAN DAN SOSIALISASI INDONESIA CLEAN MALL AWARD 2015 (ICMA 2015)

15-04-2015 Hits:78 Berita Utama

PELUNCURAN DAN SOSIALISASI  INDONESIA CLEAN MALL AWARD 2015 (ICMA 2015)

Bandung, 15/04/2015.  Hotel Luxton Bandung.  Peluncuran dan Sosialisasi Indonesia Clean Mall Award 2015 (ICMA 2015) di Bandung merupakan tindaklanjut dari kegiatan serupa di Jakarta pada tanggal 9 April 2015 yaitu Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP) bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Hak...

Pentingnya Naskah Akademik dalam Pembuatan Rancangan Peraturan Daerah

Pentingnya Naskah Akademik dalam Pembuatan Rancangan Peraturan Daerah

“Sering Dikesampingkannya Peran Naskah Akademik Sebagai Dasar Pembuatan Peraturan Daerah”


      Naskah Akademik merupakan bahan baku yang dibutuhkan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Daerah. Dengan dukungan naskah akademik yang memadai diharapkan dapat dibentuk peraturan perundang-undangan yang baik, dalam arti aplikatif dan futuristik. Hal tersebut diterangkan Hasbullah Fudail Kepala Bidang Hukum Kementerian Hukum dan HAM selaku narasumber dalam acara sosialisasi Evaluasi Program Legislasi Daerah 2011 dan Inventarisasi Program Legislasi Daerah 2012 Pemerintah Kota Bandung, yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 22 September 2011 di Hotel Royal Corner Bandung.

        Lebih lanjut dijelaskan bahwa Pasal 56 ayat (2), Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (sebagai undang-undang pengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004) menetapkan “Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik”. Pencantuman klausul “... dan/atau...” berdampak pada tidak adanya ketegasan pembuatan Naskah Akademik dalam proses pembuatan rancangan peraturan daerah (raperda). Hal ini sangat disayangkan karena Naskah Akademik seharusnya dipandang sebagai hal yang krusial bukan sebagai hal yang parsial dari suatu pembuatan raperda, karena dalam pembuatan Naskah Akademik tersebut akan termuat dengan cermat landasan filosofis, sosiologis dan yuridis sebagai dasar yang baik untuk suatu raperda.

        Hambatan muncul apabila dalam suatu pemerintah daerah tidak mempunyai cukup biaya untuk pembuatan Naskah Akademik oleh pihak yang berkompeten dalam suatu bidang yang terkait raperda yang akan dibuat. Dalam diskusi dinatakan bahwa Naskah Akademik sebagai suatu hasil rumusan ilmiah tidak mewajibkan pembuatnya berasal dari kalangan perguruan tinggi, tetapi juga bisa dihasilkan dengan cara mengadakan seminar yang mengundang narasumber, pakar/ahli yang berkompeten dalam pembuatan suatu raperda yang terkait. Lebih lanjut Hasbullah Fudail berpendapat bahwa pembuatan Naskah Akademik dengan cara pengadaan seminar dapat meminimalisasi biaya yang dikeluarkan, serta memberi jalan keluar bagi pemerintah-pemerintah daerah yang tidak memiliki akademisi-akademisi yang berkompeten dalam suatu bidang tertentu di daerahnya. Beberapa hal tersebut yang sering membuat Naskah Akademik dikesampingkan dalam pembuatan raperda.

     Sosialisasi yang dilakukan sehari ini diadakan untuk memberikan penjelasan kepada organisasi perangkat daerah yang akan membuat raperda, agar proses pembuatan raperda menjadi perda tersebut dapat disusun secara terpadu, terencana dan tersistematis. Tentu hal ini dapat tercapai apabila terbina komunikasi di antara para stakeholder (unsur masyarakat sebagai pemangku kepentingan), pembentuk UU (DPRD dan Pemerintah), dan Perancang Peraturan Perundang-undangan.  (NF)


BERITA UNIT PELAKSANA TEKNIS

Sertijab LP Sukamiskin 1
Apr 10, 2015 135

SERAH TERIMA JABATAN DAN PISAH SAMBUT KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I SUKAMISKIN

in Berita Satuan Kerja
Bandung, 10/04/2015. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin. Acara Serah Terima Jabatan dan Pisah Sambut Kepala…
Foto Paspor Haji 2015 1
Apr 08, 2015 49

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PASPOR CALON JEMAAH HAJI KANTOR IMIGRASI KELAS II TASIKMALAYA

in Berita Satuan Kerja
Bandung, 08/04/2015. Kantor Imigrasi Kelas II Tasikmalaya menyelenggarakan pelayanan paspor calon jemaah haji untuk…
rapat tim pora kanim tasikmalaya 1
Mar 24, 2015 94

RAPAT KOORDINASI TIM PENGAWASAN ORANG ASING KOTA TASIKMALAYA

in Berita Satuan Kerja
Bertempat di ruang aula Kantor Imigrasi Kelas II Tasikmalaya, diadakan Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (Tim…
Coffee Morning 1
Mar 23, 2015 94

COFFEE MORNING DAN PENGARAHAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENKUMHAM JAWA BARAT DI KANTOR IMIGRASI KELAS II KARAWANG

in Berita Satuan Kerja
Bandung, 23/03/2015. Kegiatan Coffee Morning dan Pengarahan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat…
seminar bni kanim tasik
Mar 13, 2015 88

SEMINAR SEHARI PELAYANAN PUBLIK “SERVICE EXCELLENCE” KANTOR IMIGRASI KELAS II TASIKMALAYA OLEH BANK BNI ‘46

in Berita Satuan Kerja
Tasikmalaya, 10 Maret 2015 Bertempat di ruang aula Kantor Imigrasi Kelas II Tasikmalaya, seminar sehari Pelayanan…
Rangkaian1
Mar 04, 2015 155

RANGKAIAN KEGIATAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENKUMHAM JAWA BARAT KE WILAYAH BOGOR DAN DEPOK

in Berita Satuan Kerja
Bandung, 05/03/2015. Kunjungan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat Danan Purnomo ke Wilayah…
Berita Kanim1
Feb 24, 2015 234

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEPADA PEGAWAI KANTOR IMIGRASI KELAS II SUKABUMI BERPRESTASI

in Berita Satuan Kerja
Bandung, 24/02/2015. Pemberian Penghargaan kepada tiga orang Pegawai Kantor Imigrasi Kelas II Sukabumi atas Prestasi…

KEPALA KANTOR WILAYAH

kakanwil Jabar  I wayan sukerta

I WAYAN SUKERTA, Bc.IP., S.H., M.H.
NIP. 19560424 198101 1 001

banner pengaduan masya 250lapor

Layanan Publik

Layanan KeimigrasianLayanan AHULayanan BPHNLayanan HKILayanan PASLayanan PP

Aplikasi

lpsekumhamrupkumhamsimpegperpustakaanppidimel