TATA NILAI

PASTI SYMBOL FINAL

PENGUMUMAN

Galeri Foto


Serah terima Ketua Dharma Wanita Kanwil JabarSertijab Kakanwil I Wayan SukertaPeresmian Unit Layanan Paspor Kanim BandungInput Pelamar CPNS 2014 Tidak LulusPeresmian Unit Layanan Paspor Kanim Bandung

Twitter @HMKanwilJabar

Unit-unit Kemenkumham

ditjen-ppditjen-ahu

ditjen-imigrasiditjen-pas

ditjen-hamditjen-hki

bphnitjen

bpsdmbalitbang

Statistik Pengunjung

Harian2
Mingguan3
Bulanan10
Total56052

Headline News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

SAFARI RAMADHAN DAN BUKA PUASA BERSAMA DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I BANDUNG

06-07-2015 Hits:12 Berita Utama

SAFARI RAMADHAN DAN BUKA PUASA BERSAMA DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I BANDUNG

Bandung06/07/2015. Acara Buka Puasa Bersama dalam rangka Safari Ramadhan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat yang diadakan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung  pada hari Senin 6 Juli 2015. Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung...

RAPAT KONSULTASI DAN KOORDINASI DPRD KABUPATEN PANGANDARAN PERIHAL PEMBAHASAN 8 (DELAPAN) RANCANGAN PERATURAN DAERAH

06-07-2015 Hits:10 Berita Utama

RAPAT KONSULTASI DAN KOORDINASI DPRD KABUPATEN PANGANDARAN PERIHAL PEMBAHASAN 8 (DELAPAN) RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Bandung, 06/07/2015.  Aula Kantor Wilayah Kemneterian Hukum dan HAM Jawa Barat. Acara Konsultasi dan Koordinasi Perihal Pembahasan 8 (Delapan) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Pangandaran yang merupakan salah satu bentuk Kunjungan Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran ke...

SAFARI RAMADHAN KEPALA KANOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA BARAT DENGAN KELUARGA BESAR UNIT PELAKSANA TEKNIS WILAYAH III CIREBON

03-07-2015 Hits:17 Berita Utama

SAFARI RAMADHAN KEPALA KANOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA BARAT  DENGAN KELUARGA BESAR UNIT PELAKSANA TEKNIS WILAYAH III CIREBON

Cirebon, 03/07/2015. Acara Safari Ramadhan dan Silaturahim Kanwil Kemenkumham Jawa Barat dengan Keluarga Besar Unit Pelaksana Teknis Wilayah Cirebon dilaksanakan pada hari Jumat 03 Juli 2015 bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cirebon. Kegiatan Safari Ramadhan merupakan acara rutin yang selalu...

PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI WILAYAH CIREBON

03-07-2015 Hits:14 Berita Utama

PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI WILAYAH CIREBON

Cirebon,03/07/2015.  Acara Monitoring Evaluasi Penyerapan Anggaran untuk Wilayah Cirebon diawali dengan mengunjungi Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Gintung-Cirebon. Acara diisi dengan Pengarahan Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat T. Daniel L.  Tobingserta disambut hangat oleh...

RAPAT KONSULTASI DAN KOORDINASI KANWIL KEMENKUMHAM JAWA BARAT DENGAN DPRD KABUPATEN PANGANDARAN

02-07-2015 Hits:66 Berita Utama

RAPAT KONSULTASI DAN KOORDINASI KANWIL KEMENKUMHAM JAWA BARAT DENGAN  DPRD KABUPATEN PANGANDARAN

Bandung, 02/07/2015. Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat. Kunjungan DPRD Kabupaten Pangandaran ke Kanwil Kemenkumham Jawa Barat diterima oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat  I Wayan Sukerta dengan didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan...

Pentingnya Naskah Akademik dalam Pembuatan Rancangan Peraturan Daerah

Pentingnya Naskah Akademik dalam Pembuatan Rancangan Peraturan Daerah

“Sering Dikesampingkannya Peran Naskah Akademik Sebagai Dasar Pembuatan Peraturan Daerah”


      Naskah Akademik merupakan bahan baku yang dibutuhkan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Daerah. Dengan dukungan naskah akademik yang memadai diharapkan dapat dibentuk peraturan perundang-undangan yang baik, dalam arti aplikatif dan futuristik. Hal tersebut diterangkan Hasbullah Fudail Kepala Bidang Hukum Kementerian Hukum dan HAM selaku narasumber dalam acara sosialisasi Evaluasi Program Legislasi Daerah 2011 dan Inventarisasi Program Legislasi Daerah 2012 Pemerintah Kota Bandung, yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 22 September 2011 di Hotel Royal Corner Bandung.

        Lebih lanjut dijelaskan bahwa Pasal 56 ayat (2), Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (sebagai undang-undang pengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004) menetapkan “Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik”. Pencantuman klausul “... dan/atau...” berdampak pada tidak adanya ketegasan pembuatan Naskah Akademik dalam proses pembuatan rancangan peraturan daerah (raperda). Hal ini sangat disayangkan karena Naskah Akademik seharusnya dipandang sebagai hal yang krusial bukan sebagai hal yang parsial dari suatu pembuatan raperda, karena dalam pembuatan Naskah Akademik tersebut akan termuat dengan cermat landasan filosofis, sosiologis dan yuridis sebagai dasar yang baik untuk suatu raperda.

        Hambatan muncul apabila dalam suatu pemerintah daerah tidak mempunyai cukup biaya untuk pembuatan Naskah Akademik oleh pihak yang berkompeten dalam suatu bidang yang terkait raperda yang akan dibuat. Dalam diskusi dinatakan bahwa Naskah Akademik sebagai suatu hasil rumusan ilmiah tidak mewajibkan pembuatnya berasal dari kalangan perguruan tinggi, tetapi juga bisa dihasilkan dengan cara mengadakan seminar yang mengundang narasumber, pakar/ahli yang berkompeten dalam pembuatan suatu raperda yang terkait. Lebih lanjut Hasbullah Fudail berpendapat bahwa pembuatan Naskah Akademik dengan cara pengadaan seminar dapat meminimalisasi biaya yang dikeluarkan, serta memberi jalan keluar bagi pemerintah-pemerintah daerah yang tidak memiliki akademisi-akademisi yang berkompeten dalam suatu bidang tertentu di daerahnya. Beberapa hal tersebut yang sering membuat Naskah Akademik dikesampingkan dalam pembuatan raperda.

     Sosialisasi yang dilakukan sehari ini diadakan untuk memberikan penjelasan kepada organisasi perangkat daerah yang akan membuat raperda, agar proses pembuatan raperda menjadi perda tersebut dapat disusun secara terpadu, terencana dan tersistematis. Tentu hal ini dapat tercapai apabila terbina komunikasi di antara para stakeholder (unsur masyarakat sebagai pemangku kepentingan), pembentuk UU (DPRD dan Pemerintah), dan Perancang Peraturan Perundang-undangan.  (NF)


BERITA UNIT PELAKSANA TEKNIS

Gerakan Kami PASTI LP KARAWANG
Jun 03, 2015 105

APEL DEKLARASI KAMI PASTI LAPAS KARAWANG

in LAPAS KELAS IIA KARAWANG
Karawang, 01/06/2015. Bertempat di lapangan upacara Lapas Karawang, yang dilanjutkan dengan penandatanganan Pakta…
sertijab banjar0
Mei 19, 2015 157

PISAH SAMBUT KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III BANJAR

in Berita Satuan Kerja
Banjar, 19/05/2015. Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Banjar. Acara Pisah Sambut Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas III…
puncak acara hari kartini dan PAS 1
Apr 28, 2015 189

PERINGATAN HARI KARTINI DAN HARI BHAKTI PEMASYARAKATAN KE 51 TAHUN 2015 DI LPW KELAS IIA BANDUNG

in Berita Satuan Kerja
Bandung, 28 April 2015. Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Bandung. Lembaga Pemasyarakatan Wanita (LPW) Kelas II…
Sertijab LP Sukamiskin 1
Apr 10, 2015 360

SERAH TERIMA JABATAN DAN PISAH SAMBUT KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I SUKAMISKIN

in Berita Satuan Kerja
Bandung, 10/04/2015. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin. Acara Serah Terima Jabatan dan Pisah Sambut Kepala…
Foto Paspor Haji 2015 1
Apr 08, 2015 179

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PASPOR CALON JEMAAH HAJI KANTOR IMIGRASI KELAS II TASIKMALAYA

in Berita Satuan Kerja
Bandung, 08/04/2015. Kantor Imigrasi Kelas II Tasikmalaya menyelenggarakan pelayanan paspor calon jemaah haji untuk…
rapat tim pora kanim tasikmalaya 1
Mar 24, 2015 236

RAPAT KOORDINASI TIM PENGAWASAN ORANG ASING KOTA TASIKMALAYA

in Berita Satuan Kerja
Bertempat di ruang aula Kantor Imigrasi Kelas II Tasikmalaya, diadakan Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (Tim…
Coffee Morning 1
Mar 23, 2015 239

COFFEE MORNING DAN PENGARAHAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENKUMHAM JAWA BARAT DI KANTOR IMIGRASI KELAS II KARAWANG

in Berita Satuan Kerja
Bandung, 23/03/2015. Kegiatan Coffee Morning dan Pengarahan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat…

KEPALA KANTOR WILAYAH

i wayan sukerta

I WAYAN SUKERTA, Bc.IP., S.H., M.H.
NIP. 19560424 198101 1 001

banner pengaduan masya 250lapor

Layanan Publik

Layanan KeimigrasianLayanan AHULayanan BPHNLayanan HKILayanan PASLayanan PP

Aplikasi

lpsekumhamrupkumhamsimpegperpustakaanppidimel