Headline News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

SERAH TERIMA JABATAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I SUKAMISKIN BANDUNG

28-08-2014 Hits:134 Berita Utama

SERAH TERIMA JABATAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I SUKAMISKIN BANDUNG

Bandung, 28/08/2014. Aula Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin Bandung. Acara Serah Terima Jabatan Kalapas Kelas I Sukamiskin Bandung dihadiri oleh Kapolda Jawa Barat, Direktur Infokom Direktorat Pemasyarakatan, , Kakanwil Sulawesi Selatan, Kakanwil Daerah Istimewa Yogyakarta, Kakanwil Sumatera Utara, Kakanwil Bengkulu, Kakanwil...

RAPAT KOORDINASI MIGRASI DATA FIDUSIA DENGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SERTA PELANTIKAN KETUA MAJELIS PENGAWAS WILAYAH NOTARIS

28-08-2014 Hits:46 Berita Utama

RAPAT KOORDINASI MIGRASI DATA FIDUSIA DENGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SERTA PELANTIKAN KETUA MAJELIS PENGAWAS WILAYAH NOTARIS

Bandung, 27/08/2014. Pelantikan Ketua Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Notaris se Indonesia dilaksanakan di Green Hill Universal Hotel Bandung oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM R.I Aidir Amin Daud. Ketua MPW yang dilantik adalah para Kepala Kantor...

MENTERI HUKUM DAN HAM R.I MENINJAU PEMBANGUNAN LAPAS ANAK BANDUNG DAN BENGKEL KERJA WARGA BINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN SUKAMISKIN

19-08-2014 Hits:119 Berita Utama

MENTERI HUKUM DAN HAM R.I MENINJAU PEMBANGUNAN LAPAS ANAK BANDUNG DAN BENGKEL KERJA WARGA BINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN SUKAMISKIN

Bandung, 19/08/2014. Setelah menghadiri peresmian desa/kelurahan sadar hukum Menteri Hukum dan HAM R.I Amir Syamsudin bersama Sekretaris Jenderal Kemenkumham R.I melanjutkan rangkaian kegiatan dengan mengunjungi Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas III Bandung dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin Bandung yang didampingi...

PERESMIAN DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM OLEH MENTERI HUKUM DAN HAM SERTA PEMBERIAN PENGHARGAAN GUBERNUR JAWA BARAT KEPADA PEMENANG LOMBA DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014

19-08-2014 Hits:118 Berita Utama

PERESMIAN DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM OLEH MENTERI HUKUM DAN HAM  SERTA PEMBERIAN PENGHARGAAN GUBERNUR JAWA BARAT KEPADA PEMENANG LOMBA DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014

Bandung, 19/08/2014. Bertempat di Aula Barat Kantor Pemerintah Provinsi Jawa Barat Peresmian desa/kelurahan sadar hukum tahun 2014 dilaksanakan. Acara dihadiri oleh : Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Menteri Hukum dan HAM R.I Amir Syamsudin didampingi oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum...

UPACARA PERINGATAN HUT RI KE 69 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA BARAT

17-08-2014 Hits:95 Berita Utama

UPACARA PERINGATAN HUT RI KE 69 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA BARAT

Bandung, 17/08/2014. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat. Upacara memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke – 69 dilaksanakan di Lapangan Upacara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, upacara dimulai pada pukul 07.15 WIB. Bertindak...

Layanan keimigrasian

banner ppobanner vobanner lsp

Layanan Hak Cipta, Paten & Merek

diidmidpie-filing

BERITA UNIT PELAKSANA TEKNIS

Kesalahan
  • Galat memuat data pengumpan

Pentingnya Naskah Akademik dalam Pembuatan Rancangan Peraturan Daerah

Pentingnya Naskah Akademik dalam Pembuatan Rancangan Peraturan Daerah

“Sering Dikesampingkannya Peran Naskah Akademik Sebagai Dasar Pembuatan Peraturan Daerah”


      Naskah Akademik merupakan bahan baku yang dibutuhkan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Daerah. Dengan dukungan naskah akademik yang memadai diharapkan dapat dibentuk peraturan perundang-undangan yang baik, dalam arti aplikatif dan futuristik. Hal tersebut diterangkan Hasbullah Fudail Kepala Bidang Hukum Kementerian Hukum dan HAM selaku narasumber dalam acara sosialisasi Evaluasi Program Legislasi Daerah 2011 dan Inventarisasi Program Legislasi Daerah 2012 Pemerintah Kota Bandung, yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 22 September 2011 di Hotel Royal Corner Bandung.

        Lebih lanjut dijelaskan bahwa Pasal 56 ayat (2), Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (sebagai undang-undang pengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004) menetapkan “Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik”. Pencantuman klausul “... dan/atau...” berdampak pada tidak adanya ketegasan pembuatan Naskah Akademik dalam proses pembuatan rancangan peraturan daerah (raperda). Hal ini sangat disayangkan karena Naskah Akademik seharusnya dipandang sebagai hal yang krusial bukan sebagai hal yang parsial dari suatu pembuatan raperda, karena dalam pembuatan Naskah Akademik tersebut akan termuat dengan cermat landasan filosofis, sosiologis dan yuridis sebagai dasar yang baik untuk suatu raperda.

        Hambatan muncul apabila dalam suatu pemerintah daerah tidak mempunyai cukup biaya untuk pembuatan Naskah Akademik oleh pihak yang berkompeten dalam suatu bidang yang terkait raperda yang akan dibuat. Dalam diskusi dinatakan bahwa Naskah Akademik sebagai suatu hasil rumusan ilmiah tidak mewajibkan pembuatnya berasal dari kalangan perguruan tinggi, tetapi juga bisa dihasilkan dengan cara mengadakan seminar yang mengundang narasumber, pakar/ahli yang berkompeten dalam pembuatan suatu raperda yang terkait. Lebih lanjut Hasbullah Fudail berpendapat bahwa pembuatan Naskah Akademik dengan cara pengadaan seminar dapat meminimalisasi biaya yang dikeluarkan, serta memberi jalan keluar bagi pemerintah-pemerintah daerah yang tidak memiliki akademisi-akademisi yang berkompeten dalam suatu bidang tertentu di daerahnya. Beberapa hal tersebut yang sering membuat Naskah Akademik dikesampingkan dalam pembuatan raperda.

     Sosialisasi yang dilakukan sehari ini diadakan untuk memberikan penjelasan kepada organisasi perangkat daerah yang akan membuat raperda, agar proses pembuatan raperda menjadi perda tersebut dapat disusun secara terpadu, terencana dan tersistematis. Tentu hal ini dapat tercapai apabila terbina komunikasi di antara para stakeholder (unsur masyarakat sebagai pemangku kepentingan), pembentuk UU (DPRD dan Pemerintah), dan Perancang Peraturan Perundang-undangan.  (NF)


banner pengaduan masya 250

BANNER SELEKSI DITJENPAS kanwil

Galeri Produk Narapidana

Link Terkait

kemenkumham ri webmaillpsebanner ppidbanner mppnbanner foss kumhambanner SDP

Galeri Foto


Serah terima Ketua Dharma Wanita Kanwil JabarKerjasama Kedubes AS dengan Kanwil Kemenkumham ...Peringatan Tahun Emas PemasyarakatanKunjungan Menkumham R.I Ke Lapas CikarangPeringatan Tahun Emas Pemasyarakatan

Statistik Pengunjung

Harian47
Mingguan533
Bulanan2274
Total37691

Unit-unit Kemenkumham

ditjen-ppditjen-ahu

ditjen-imigrasiditjen-pas

ditjen-hamditjen-hki

bphnitjen

bpsdmbalitbang