Headline News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

RAPAT KOORDINASI TEKNIS RKA-K/L KANTOR IMIGRASI KELAS II DEPOK BEKERJASAMA DENGAN KANWIL KEMENKUMHAM JAWA BARAT

18-09-2014 Hits:86 Berita Utama

RAPAT KOORDINASI TEKNIS RKA-K/L KANTOR IMIGRASI KELAS II DEPOK BEKERJASAMA DENGAN KANWIL KEMENKUMHAM JAWA BARAT

Kabupaten Bandung Barat, 17/09/2014. Hotel Mason Pine. Kegiatan Rapat Koordinasi Teknis RKA-K/L Tahun Anggaran 2015 ini diselenggarakan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Depok bekerjasama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat  selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 17...

SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM

16-09-2014 Hits:135 Berita Utama

SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011  TENTANG BANTUAN HUKUM

Bandung 16/09/2014. Cendana Room. Park Hotel Bandung. Acara Sosialisasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat yang diwakili oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Jawa...

RAPAT PENERIMAAN CPNS TAHUN 2014

15-09-2014 Hits:320 Berita Utama

RAPAT PENERIMAAN CPNS TAHUN 2014

  Bandung, 15/09/2014. Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat. Rapat yang diadakan dalam rangka penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat ini dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan...

PENGUMUMAN PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA BARAT TAHUN 2014

15-09-2014 Hits:1183 Berita Utama

PENGUMUMAN PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)  DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA BARAT  TAHUN 2014

PENGUMUMAN PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA BARAT TAHUN 2014       Untuk file informasi tersebut dapat mengunduhnya pada link gambar dibawah ini :        

KUNJUNGAN KERJA KONSULTASI PIMPINAN DAN ANGGOTA PANSUS TATIB DPRD KABUPATEN MAJALENGKA

09-09-2014 Hits:120 Berita Utama

KUNJUNGAN KERJA KONSULTASI PIMPINAN DAN ANGGOTA PANSUS TATIB DPRD KABUPATEN MAJALENGKA

  Bandung, 09/09/2014. Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat.Pimpinan dan anggota panitia khusus tata tertib DPRD Kabupaten Majalengka mengadakan kunjungan kerja sekaligus konsultasi ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat. Acara tersebut dihadiri oleh Kepala Kantor...

Layanan keimigrasian

banner ppobanner vobanner lsp

Layanan Hak Cipta, Paten & Merek

diidmidpie-filing

BERITA UNIT PELAKSANA TEKNIS

Kesalahan
  • Galat memuat data pengumpan

Pentingnya Naskah Akademik dalam Pembuatan Rancangan Peraturan Daerah

Pentingnya Naskah Akademik dalam Pembuatan Rancangan Peraturan Daerah

“Sering Dikesampingkannya Peran Naskah Akademik Sebagai Dasar Pembuatan Peraturan Daerah”


      Naskah Akademik merupakan bahan baku yang dibutuhkan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Daerah. Dengan dukungan naskah akademik yang memadai diharapkan dapat dibentuk peraturan perundang-undangan yang baik, dalam arti aplikatif dan futuristik. Hal tersebut diterangkan Hasbullah Fudail Kepala Bidang Hukum Kementerian Hukum dan HAM selaku narasumber dalam acara sosialisasi Evaluasi Program Legislasi Daerah 2011 dan Inventarisasi Program Legislasi Daerah 2012 Pemerintah Kota Bandung, yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 22 September 2011 di Hotel Royal Corner Bandung.

        Lebih lanjut dijelaskan bahwa Pasal 56 ayat (2), Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (sebagai undang-undang pengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004) menetapkan “Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik”. Pencantuman klausul “... dan/atau...” berdampak pada tidak adanya ketegasan pembuatan Naskah Akademik dalam proses pembuatan rancangan peraturan daerah (raperda). Hal ini sangat disayangkan karena Naskah Akademik seharusnya dipandang sebagai hal yang krusial bukan sebagai hal yang parsial dari suatu pembuatan raperda, karena dalam pembuatan Naskah Akademik tersebut akan termuat dengan cermat landasan filosofis, sosiologis dan yuridis sebagai dasar yang baik untuk suatu raperda.

        Hambatan muncul apabila dalam suatu pemerintah daerah tidak mempunyai cukup biaya untuk pembuatan Naskah Akademik oleh pihak yang berkompeten dalam suatu bidang yang terkait raperda yang akan dibuat. Dalam diskusi dinatakan bahwa Naskah Akademik sebagai suatu hasil rumusan ilmiah tidak mewajibkan pembuatnya berasal dari kalangan perguruan tinggi, tetapi juga bisa dihasilkan dengan cara mengadakan seminar yang mengundang narasumber, pakar/ahli yang berkompeten dalam pembuatan suatu raperda yang terkait. Lebih lanjut Hasbullah Fudail berpendapat bahwa pembuatan Naskah Akademik dengan cara pengadaan seminar dapat meminimalisasi biaya yang dikeluarkan, serta memberi jalan keluar bagi pemerintah-pemerintah daerah yang tidak memiliki akademisi-akademisi yang berkompeten dalam suatu bidang tertentu di daerahnya. Beberapa hal tersebut yang sering membuat Naskah Akademik dikesampingkan dalam pembuatan raperda.

     Sosialisasi yang dilakukan sehari ini diadakan untuk memberikan penjelasan kepada organisasi perangkat daerah yang akan membuat raperda, agar proses pembuatan raperda menjadi perda tersebut dapat disusun secara terpadu, terencana dan tersistematis. Tentu hal ini dapat tercapai apabila terbina komunikasi di antara para stakeholder (unsur masyarakat sebagai pemangku kepentingan), pembentuk UU (DPRD dan Pemerintah), dan Perancang Peraturan Perundang-undangan.  (NF)


banner pengaduan masya 250

BANNER SELEKSI DITJENPAS kanwil

Galeri Produk Narapidana

Link Terkait

kemenkumham ri webmaillpsebanner ppidbanner mppnbanner foss kumhambanner SDP

Galeri Foto


Kunjungan Sekjen ke Lapas Anak BandungKerjasama Kedubes AS dengan Kanwil Kemenkumham ...Konsultasi Publik LPSK di Jawa BaratPeringatan Tahun Emas PemasyarakatanPeringatan Tahun Emas Pemasyarakatan

Statistik Pengunjung

Harian4
Mingguan4
Bulanan3164
Total41166

Unit-unit Kemenkumham

ditjen-ppditjen-ahu

ditjen-imigrasiditjen-pas

ditjen-hamditjen-hki

bphnitjen

bpsdmbalitbang