Headline News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

PENGUKURAN TINGGI DAN BERAT BADAN, VERIFIKASI DOKUMEN ASLI DAN PEMBERIAN KARTU PESERTA UJIAN CPNS TAHUN 2014 KANTOR WILAYAH KEMENKUMHAM JAWA BARAT

01-10-2014 Hits:100 Berita Utama

PENGUKURAN TINGGI DAN BERAT BADAN, VERIFIKASI DOKUMEN ASLI DAN PEMBERIAN KARTU PESERTA UJIAN CPNS TAHUN 2014 KANTOR WILAYAH KEMENKUMHAM JAWA BARAT

Bandung, 01/10/2014. Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat pada hari ini melaksanakan salah satu tahap penyaringan pelamar terkait dengan pengadaan CPNS Tahun 2014 di lingkungan Kanwil Kemenkumham Jawa Barat....

UPACARA MEMPERINGATI HARI KESAKTIAN PANCASILA DI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA BARAT

01-10-2014 Hits:60 Berita Utama

UPACARA MEMPERINGATI HARI KESAKTIAN PANCASILA DI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA BARAT

Bandung, 01/10/2014.  Dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat melaksanakan upacara yang diikuti oleh seluruh karyawan dan pejabat struktural di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat.  Bertindak sebagai...

PENGUMUMAN KELULUSAN SELEKSI PENGADAAN CPNS KANWIL KEMENKUMHAM JAWA BARAT TAHUN 2014

30-09-2014 Hits:608 Berita Utama

PENGUMUMAN KELULUSAN SELEKSI PENGADAAN CPNS KANWIL KEMENKUMHAM JAWA BARAT TAHUN 2014

PENGUMUMAN LULUS VERIFIKASI CPNS KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TAHUN 2014   KLIK DISINI UNTUK MENGUNDUH FILE PENGUMUMAN TERSEBUT  

PELANTIKAN ANGGOTA MPW NOTARIS DAN ANGGOTA MPD NOTARIS PROVINSI JAWA BARAT

30-09-2014 Hits:21 Berita Utama

PELANTIKAN ANGGOTA MPW NOTARIS DAN ANGGOTA MPD NOTARIS PROVINSI JAWA BARAT

Bandung, 30/09/2014. Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat. Acara pelantikan Anggota Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Notaris dan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris Provinsi Jawa Barat dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat Danan Purnomo,...

SOSIALISASI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA BARAT TAHUN 2014

25-09-2014 Hits:186 Berita Utama

SOSIALISASI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA BARAT TAHUN 2014

Bandung, 25/09/2014. Hotel Grand Serela. Kegiatan Sosialisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum ini diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat. Acara dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat Danan Purnomo yang sekaligus memberikan...

Layanan keimigrasian

banner ppobanner vobanner lsp

Layanan Hak Cipta, Paten & Merek

diidmidpie-filing

BERITA UNIT PELAKSANA TEKNIS

Kesalahan
  • Galat memuat data pengumpan

Pentingnya Naskah Akademik dalam Pembuatan Rancangan Peraturan Daerah

Pentingnya Naskah Akademik dalam Pembuatan Rancangan Peraturan Daerah

“Sering Dikesampingkannya Peran Naskah Akademik Sebagai Dasar Pembuatan Peraturan Daerah”


      Naskah Akademik merupakan bahan baku yang dibutuhkan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Daerah. Dengan dukungan naskah akademik yang memadai diharapkan dapat dibentuk peraturan perundang-undangan yang baik, dalam arti aplikatif dan futuristik. Hal tersebut diterangkan Hasbullah Fudail Kepala Bidang Hukum Kementerian Hukum dan HAM selaku narasumber dalam acara sosialisasi Evaluasi Program Legislasi Daerah 2011 dan Inventarisasi Program Legislasi Daerah 2012 Pemerintah Kota Bandung, yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 22 September 2011 di Hotel Royal Corner Bandung.

        Lebih lanjut dijelaskan bahwa Pasal 56 ayat (2), Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (sebagai undang-undang pengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004) menetapkan “Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik”. Pencantuman klausul “... dan/atau...” berdampak pada tidak adanya ketegasan pembuatan Naskah Akademik dalam proses pembuatan rancangan peraturan daerah (raperda). Hal ini sangat disayangkan karena Naskah Akademik seharusnya dipandang sebagai hal yang krusial bukan sebagai hal yang parsial dari suatu pembuatan raperda, karena dalam pembuatan Naskah Akademik tersebut akan termuat dengan cermat landasan filosofis, sosiologis dan yuridis sebagai dasar yang baik untuk suatu raperda.

        Hambatan muncul apabila dalam suatu pemerintah daerah tidak mempunyai cukup biaya untuk pembuatan Naskah Akademik oleh pihak yang berkompeten dalam suatu bidang yang terkait raperda yang akan dibuat. Dalam diskusi dinatakan bahwa Naskah Akademik sebagai suatu hasil rumusan ilmiah tidak mewajibkan pembuatnya berasal dari kalangan perguruan tinggi, tetapi juga bisa dihasilkan dengan cara mengadakan seminar yang mengundang narasumber, pakar/ahli yang berkompeten dalam pembuatan suatu raperda yang terkait. Lebih lanjut Hasbullah Fudail berpendapat bahwa pembuatan Naskah Akademik dengan cara pengadaan seminar dapat meminimalisasi biaya yang dikeluarkan, serta memberi jalan keluar bagi pemerintah-pemerintah daerah yang tidak memiliki akademisi-akademisi yang berkompeten dalam suatu bidang tertentu di daerahnya. Beberapa hal tersebut yang sering membuat Naskah Akademik dikesampingkan dalam pembuatan raperda.

     Sosialisasi yang dilakukan sehari ini diadakan untuk memberikan penjelasan kepada organisasi perangkat daerah yang akan membuat raperda, agar proses pembuatan raperda menjadi perda tersebut dapat disusun secara terpadu, terencana dan tersistematis. Tentu hal ini dapat tercapai apabila terbina komunikasi di antara para stakeholder (unsur masyarakat sebagai pemangku kepentingan), pembentuk UU (DPRD dan Pemerintah), dan Perancang Peraturan Perundang-undangan.  (NF)


banner pengaduan masya 250

BANNER SELEKSI DITJENPAS kanwil

Galeri Produk Narapidana

Link Terkait

kemenkumham ri webmaillpsebanner ppidbanner mppnbanner foss kumhambanner SDP

Galeri Foto


Calon Pelamar sedang melihat informasi di Kanwi...Sosialisasi Layanan AHU OnlineKerjasama Kedubes AS dengan Kanwil Kemenkumham ...Peringatan Tahun Emas PemasyarakatanKunjungan Kerja Komisi III DPR R.I. ke Kanwil K...

Statistik Pengunjung

Harian11
Mingguan1103
Bulanan194
Total42949

Unit-unit Kemenkumham

ditjen-ppditjen-ahu

ditjen-imigrasiditjen-pas

ditjen-hamditjen-hki

bphnitjen

bpsdmbalitbang