Headline News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

RAPAT PERSIAPAN HARI ULANG TAHUN (HUT) PEMASYARAKATAN KE 50 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA BARAT

17-04-2014 Hits:22 Berita Utama

RAPAT PERSIAPAN HARI ULANG TAHUN (HUT) PEMASYARAKATAN KE 50 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA BARAT

Bandung, 17/04/2014. Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah. Rapat Persiapan HUT Pemasyarakatan ke 50 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat di ikuti oleh Ka UPT PAS se- Bandung Raya dan Para Pejabat Struktural Pemasyarakatan di Lingkungan Kanwil Kemenkumham Jawa...

SOSIALISASI BUKU PEDOMAN PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE

17-04-2014 Hits:25 Berita Utama

SOSIALISASI BUKU PEDOMAN PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE

Bandung, 16/04/2014. Hotel Newton Bandung. Acara diselenggarakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia bekerjasama dengan Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan HAM yang diwakili...

1001 DESA/ KELURAHAN SADAR HUKUM PROVINSI JAWA BARAT

14-04-2014 Hits:37 Berita Utama

1001 DESA/ KELURAHAN SADAR HUKUM PROVINSI JAWA BARAT

Bandung, 10/04/2014. Berawal dari keinginan Gubernur Jawa Barat bahwa dalam 5 tahun ke depan semua desa/ kelurahan di Jawa Barat dapat dicanangkan menjadi desa/ kelurahan sadar hukum. Pemerintah Provinsi Jawa Barat atas kehendak Gubernur Jawa Barat akan melakukan pembinaan terhadap...

WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN IKUT MERAMAIKAN PESTA DEMOKRASI DALAM PEMILU LEGISLATIF 2014

09-04-2014 Hits:86 Berita Utama

WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN IKUT MERAMAIKAN PESTA DEMOKRASI DALAM PEMILU LEGISLATIF 2014

Bandung, 09/04/2014. Pemilihan Umum Legislatif 2014 adalah momen yang baik dalam rangka memajukan proses demokrasi di Indonesia oleh segenap warga negara Indonesia, tidak terkecuali warga binaan pemasyarakatan. Dalam rangka pemenuhan hak warga negara yaitu ikut serta dalam memilih calon-calon yang...

SOSIALISASI TENTANG PENGAWASAN ORANG ASING MENGENAI OPTIMALISASI PENGENDALIAN DAN PENANGANAN IMIGRAN ILEGAL, PENCARI SUAKA DAN PENGUNGSI DI JAWA BARAT

03-04-2014 Hits:94 Berita Utama

SOSIALISASI TENTANG PENGAWASAN ORANG ASING MENGENAI OPTIMALISASI PENGENDALIAN DAN PENANGANAN IMIGRAN ILEGAL, PENCARI SUAKA DAN PENGUNGSI DI JAWA BARAT

Bandung, 03/04/2014. Hotel GH Universal Bandung. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat I Wayan K. Dusak memberikan sambutan sekaligus membuka acara “SOSIALISASI TENTANG PENGAWASAN ORANG ASING MENGENAI OPTIMALISASI PENGENDALIAN DAN PENANGANAN IMIGRAN ILEGAL, PENCARI SUAKA DAN PENGUNGSI...

Layanan keimigrasian

banner ppobanner vobanner lsp

Layanan Hak Cipta, Paten & Merek

diidmidpie-filing

BERITA UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pentingnya Naskah Akademik dalam Pembuatan Rancangan Peraturan Daerah

Pentingnya Naskah Akademik dalam Pembuatan Rancangan Peraturan Daerah

“Sering Dikesampingkannya Peran Naskah Akademik Sebagai Dasar Pembuatan Peraturan Daerah”


      Naskah Akademik merupakan bahan baku yang dibutuhkan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Daerah. Dengan dukungan naskah akademik yang memadai diharapkan dapat dibentuk peraturan perundang-undangan yang baik, dalam arti aplikatif dan futuristik. Hal tersebut diterangkan Hasbullah Fudail Kepala Bidang Hukum Kementerian Hukum dan HAM selaku narasumber dalam acara sosialisasi Evaluasi Program Legislasi Daerah 2011 dan Inventarisasi Program Legislasi Daerah 2012 Pemerintah Kota Bandung, yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 22 September 2011 di Hotel Royal Corner Bandung.

        Lebih lanjut dijelaskan bahwa Pasal 56 ayat (2), Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (sebagai undang-undang pengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004) menetapkan “Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik”. Pencantuman klausul “... dan/atau...” berdampak pada tidak adanya ketegasan pembuatan Naskah Akademik dalam proses pembuatan rancangan peraturan daerah (raperda). Hal ini sangat disayangkan karena Naskah Akademik seharusnya dipandang sebagai hal yang krusial bukan sebagai hal yang parsial dari suatu pembuatan raperda, karena dalam pembuatan Naskah Akademik tersebut akan termuat dengan cermat landasan filosofis, sosiologis dan yuridis sebagai dasar yang baik untuk suatu raperda.

        Hambatan muncul apabila dalam suatu pemerintah daerah tidak mempunyai cukup biaya untuk pembuatan Naskah Akademik oleh pihak yang berkompeten dalam suatu bidang yang terkait raperda yang akan dibuat. Dalam diskusi dinatakan bahwa Naskah Akademik sebagai suatu hasil rumusan ilmiah tidak mewajibkan pembuatnya berasal dari kalangan perguruan tinggi, tetapi juga bisa dihasilkan dengan cara mengadakan seminar yang mengundang narasumber, pakar/ahli yang berkompeten dalam pembuatan suatu raperda yang terkait. Lebih lanjut Hasbullah Fudail berpendapat bahwa pembuatan Naskah Akademik dengan cara pengadaan seminar dapat meminimalisasi biaya yang dikeluarkan, serta memberi jalan keluar bagi pemerintah-pemerintah daerah yang tidak memiliki akademisi-akademisi yang berkompeten dalam suatu bidang tertentu di daerahnya. Beberapa hal tersebut yang sering membuat Naskah Akademik dikesampingkan dalam pembuatan raperda.

     Sosialisasi yang dilakukan sehari ini diadakan untuk memberikan penjelasan kepada organisasi perangkat daerah yang akan membuat raperda, agar proses pembuatan raperda menjadi perda tersebut dapat disusun secara terpadu, terencana dan tersistematis. Tentu hal ini dapat tercapai apabila terbina komunikasi di antara para stakeholder (unsur masyarakat sebagai pemangku kepentingan), pembentuk UU (DPRD dan Pemerintah), dan Perancang Peraturan Perundang-undangan.  (NF)


banner pengaduan masya 250

BANNER SELEKSI DITJENPAS kanwil

Galeri Produk Narapidana

Link Terkait

kemenkumham ri webmaillpsebanner ppidbanner mppnbanner foss kumhambanner SDP

Galeri Foto


Tinjauan Kakanwil Kemenkumham Jawa Barat Ke Rut...Kunjungan Kerja Komisi III DPR R.I. ke Kanwil K...Kunjungan Kerja Komisi III DPR R.I. ke Kanwil K...Kunjungan Kerja Komisi III DPR R.I. ke Kanwil K...Tinjauan Kakanwil Kemenkumham Jawa Barat Ke Rut...

Statistik Pengunjung

Harian39
Mingguan196
Bulanan727
Total30601

Unit-unit Kemenkumham

ditjen-ppditjen-ahu

ditjen-imigrasiditjen-pas

ditjen-hamditjen-hki

bphnitjen

bpsdmbalitbang