MOTTO

bekerja keras lagi-kecil

PENGUMUMAN

Galeri Foto


Pembukaan berkas CPNS 2014 oleh Kepala Divisi A...Peringatan Tahun Emas PemasyarakatanPetugas piket Informasi CPNSKunjungan Sekjen ke Lapas Anak BandungSambutan Sekjen pada acara Sertijab Kakanwil

Twitter @HMKanwilJabar

Unit-unit Kemenkumham

ditjen-ppditjen-ahu

ditjen-imigrasiditjen-pas

ditjen-hamditjen-hki

bphnitjen

bpsdmbalitbang

Statistik Pengunjung

Harian25
Mingguan25
Bulanan1500
Total49991

Headline News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

PERESMIAN UNIT LAYANAN PASPOR KANTOR IMIGRASI KELAS I BANDUNG SERTA KUNJUNGAN KERJA MENTERI HUKUM DAN HAM R.I DI WILAYAH BANDUNG

19-12-2014 Hits:61 Berita Utama

PERESMIAN UNIT LAYANAN PASPOR KANTOR IMIGRASI KELAS I  BANDUNG SERTA KUNJUNGAN KERJA MENTERI HUKUM DAN HAM R.I DI WILAYAH BANDUNG

Bandung, 19/12/2014.  Kantor Unit Layanan Paspor Kantor Imigrasi Kelas I Bandung.  Acara Peresmian Kantor Layanan Paspor bertempat di Gedung Bina Citra Jalan Soekarno-Hatta No 162 Bandung.  Acara dihadiri oleh Menteri Hukum dan HAM R.I Yasonna H. Laoly, Wakil Gubernur Jawa...

SOSIALISASI PENANGANAN LAPORAN PENGADUAN (WISTLE BLOWING SYSTEM) DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA BARAT

18-12-2014 Hits:42 Berita Utama

SOSIALISASI PENANGANAN LAPORAN PENGADUAN (WISTLE BLOWING SYSTEM) DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA BARAT

Bandung, 18/12/2014. Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat.  Acara Sosialisasi Penanganan Laporan Pengaduan Wistle Blowing System di buka oleh Kepala Divisi Administrasi Tarsono dan dihadiri oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan Giri Purbadi, Kepala Divisi Keimigrasian Yudanus Dekiwanto dan seluruh Pejabat...

PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH ATAU JANJI NOTARIS DAN NOTARIS PENGGANTI

17-12-2014 Hits:0 Berita Utama

PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH ATAU JANJI NOTARIS DAN NOTARIS PENGGANTI

Bandung, 17/12/2014. Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat. Pengambilan Sumpah Jabatan Notaris Baru dan Notaris Pengganti Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Agus Anwar melantik 4...

SIDANG MAJELIS PENGAWAS WILAYAH NOTARIS JAWA BARAT PERIODE 2014-2017

17-12-2014 Hits:1 Berita Utama

SIDANG MAJELIS PENGAWAS WILAYAH NOTARIS JAWA BARAT PERIODE 2014-2017

Bandung, 17/12/2014. Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat. Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Barat periode 2014-2017 telah melaksanakan rapat perdana untuk konsolidasi internal dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terhadap notaris yang berada di Jawa Barat. Sidang tersebut dihadiri oleh sebagian...

AUDIENSI KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA BARAT DENGAN GUBERNUR JAWA BARAT SERTA PENYERAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) APBN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2015

15-12-2014 Hits:148 Berita Utama

AUDIENSI KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA BARAT DENGAN GUBERNUR JAWA BARAT SERTA PENYERAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) APBN  PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2015

Bandung, 15/12/2014. Ruang Kerja Gubernur Jawa Barat. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat Danan Purnomo didampingi Kepala Divisi Administrasi Tarsono, Kepala Bagian Umum Kapi Sutisna, dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Bandung Sahala Pasaribu menemui Gubernur Jawa...

Pentingnya Naskah Akademik dalam Pembuatan Rancangan Peraturan Daerah

Pentingnya Naskah Akademik dalam Pembuatan Rancangan Peraturan Daerah

“Sering Dikesampingkannya Peran Naskah Akademik Sebagai Dasar Pembuatan Peraturan Daerah”


      Naskah Akademik merupakan bahan baku yang dibutuhkan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Daerah. Dengan dukungan naskah akademik yang memadai diharapkan dapat dibentuk peraturan perundang-undangan yang baik, dalam arti aplikatif dan futuristik. Hal tersebut diterangkan Hasbullah Fudail Kepala Bidang Hukum Kementerian Hukum dan HAM selaku narasumber dalam acara sosialisasi Evaluasi Program Legislasi Daerah 2011 dan Inventarisasi Program Legislasi Daerah 2012 Pemerintah Kota Bandung, yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 22 September 2011 di Hotel Royal Corner Bandung.

        Lebih lanjut dijelaskan bahwa Pasal 56 ayat (2), Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (sebagai undang-undang pengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004) menetapkan “Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik”. Pencantuman klausul “... dan/atau...” berdampak pada tidak adanya ketegasan pembuatan Naskah Akademik dalam proses pembuatan rancangan peraturan daerah (raperda). Hal ini sangat disayangkan karena Naskah Akademik seharusnya dipandang sebagai hal yang krusial bukan sebagai hal yang parsial dari suatu pembuatan raperda, karena dalam pembuatan Naskah Akademik tersebut akan termuat dengan cermat landasan filosofis, sosiologis dan yuridis sebagai dasar yang baik untuk suatu raperda.

        Hambatan muncul apabila dalam suatu pemerintah daerah tidak mempunyai cukup biaya untuk pembuatan Naskah Akademik oleh pihak yang berkompeten dalam suatu bidang yang terkait raperda yang akan dibuat. Dalam diskusi dinatakan bahwa Naskah Akademik sebagai suatu hasil rumusan ilmiah tidak mewajibkan pembuatnya berasal dari kalangan perguruan tinggi, tetapi juga bisa dihasilkan dengan cara mengadakan seminar yang mengundang narasumber, pakar/ahli yang berkompeten dalam pembuatan suatu raperda yang terkait. Lebih lanjut Hasbullah Fudail berpendapat bahwa pembuatan Naskah Akademik dengan cara pengadaan seminar dapat meminimalisasi biaya yang dikeluarkan, serta memberi jalan keluar bagi pemerintah-pemerintah daerah yang tidak memiliki akademisi-akademisi yang berkompeten dalam suatu bidang tertentu di daerahnya. Beberapa hal tersebut yang sering membuat Naskah Akademik dikesampingkan dalam pembuatan raperda.

     Sosialisasi yang dilakukan sehari ini diadakan untuk memberikan penjelasan kepada organisasi perangkat daerah yang akan membuat raperda, agar proses pembuatan raperda menjadi perda tersebut dapat disusun secara terpadu, terencana dan tersistematis. Tentu hal ini dapat tercapai apabila terbina komunikasi di antara para stakeholder (unsur masyarakat sebagai pemangku kepentingan), pembentuk UU (DPRD dan Pemerintah), dan Perancang Peraturan Perundang-undangan.  (NF)


BERITA UNIT PELAKSANA TEKNIS

pemusnahan barbuk pidum 1
Des 08, 2014 99

PEMUSNAHAN BARANG BUKTI PERKARA TINDAK PIDANA UMUM DI RUPBASAN BANDUNG

in Berita Satuan Kerja
Bandung, 08/12/2014. Acara Pemusnahan Barang Bukti Perkara Tindak Pidana Umum dilaksanakan di halaman Kantor Rumah…
Sertijab LP Bogor 1
Des 05, 2014 66

SERAH TERIMA JABATAN KALAPAS BOGOR

in Berita Satuan Kerja
Bogor, 05/12/2014. Aula Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor. Acara Serah Terima Jabatan diLembaga Pemasyarakatan…
rapat persiapan pengadaan tanah kanim bekasi 1
Des 03, 2014 98

RAPAT TIM PERSIAPAN PENYEDIAAN TANAH KANIM BEKASI

in Berita Satuan Kerja
Bekasi, 03/12/2014. Kantor Imigrasi Kelas III Bekasi. Pelaksanaan rapat dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian…
teatrikal aids cirebon
Des 02, 2014 101

AKSI TEATRIKAL WARNAI HARI AIDS SEDUNIA DI LP NARKOTIKA CIREBON

in Berita Satuan Kerja
Cirebon, 01/12/2014. Tanggal 1 Desember sudah ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa - Bangsa sebagai hari AIDS Sedunia,…
kuliah perdana s2 wbp
Nov 25, 2014 172

KULIAH PERDANA S2 HUKUM BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN LAPAS KELAS I SUKAMISKIN

in Berita Satuan Kerja
25/11/2014. Aula Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin. MoU (Memory of Understanding) antara Lembaga Pemasyarakatan…
evaluasi kerja kanim bandung 1
Nov 24, 2014 129

EVALUASI PROGRAM KERJA DAN RENCANA KERJA SERTA KALENDER KERJA KANTOR IMIGRASI KELAS I BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2014

in Berita Satuan Kerja
Bandung, 24/11/2014. Kegiatan bertajuk “Evaluasi Program Kerja dan Rencana Kerja serta Kalender Kerja Kantor Imigrasi…
sosialisasi spip kanim bogor 1
Nov 15, 2014 198

SOSIALISASI SPIP DAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KANTOR IMIGRASI KELAS II BOGOR

in Berita Satuan Kerja
Bogor,15/11/2014. Bertempat di Hotel Pangrango Bogor, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat Danan…

KEPALA KANTOR WILAYAH

dananpurnomo peci

DANAN PURNOMO, S.H., M.Si.
NIP. 19610513 198203 1 001

banner pengaduan masya 250lapor

Layanan Publik

Layanan KeimigrasianLayanan AHULayanan BPHNLayanan HKILayanan PASLayanan PP

Aplikasi

lpsekumhamrupkumhamsimpegperpustakaanppidimel