TATA NILAI

PASTI SYMBOL FINAL

PENGUMUMAN

Galeri Foto


Input Pelamar CPNS 2014 Tidak LulusDirjen HKI dan IKMSilaturahmi Kakanwil Kemenkumham Jabar dengan G...Peresmian Unit Layanan Paspor Kanim BandungPeresmian Unit Layanan Paspor Kanim Bandung

Twitter @HMKanwilJabar

Unit-unit Kemenkumham

ditjen-ppditjen-ahu

ditjen-imigrasiditjen-pas

ditjen-hamditjen-hki

bphnitjen

bpsdmbalitbang

Statistik Pengunjung

Harian0
Mingguan5
Bulanan35
Total56077

Headline News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

AUDIENSI DAN SILATURAHIM KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA BARAT DENGAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT

28-07-2015 Hits:34 Berita Utama

AUDIENSI DAN SILATURAHIM KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  JAWA BARAT DENGAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT

Bandung, 28/07/2015. Ruang Kerja Kapolda Jawa Barat. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat I Wayan Sukerta bersama Kepala Divisi Administrasi T. Daniel L. Tobing, Kepala Divisi Keimigrasian Yudanus Dekiwanto, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Agus Anwar,...

OPENHOUSE KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA BARAT

23-07-2015 Hits:145 Berita Utama

OPENHOUSE KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA BARAT

Bandung, 23/07/2015.  Rumah Dinas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat.  Acara OpenHouse  Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat dilaksnakan di Rumah Dinas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat Jalan Ciungwanara Bandung....

HALAL BIHALAL KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA BARAT

22-07-2015 Hits:230 Berita Utama

HALAL BIHALAL KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA BARAT

Bandung, 22/07/2015.  Lapang Upacara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat.  Acara Halal Bihalal Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat diikuti oleh seluruh Pejabat dan Pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat.  Acara diawali dengan Apel...

PERESMIAN MUSHOLLA DAN BUKA PUASA BERSAMA DALAM KEGIATAN RENUNGAN RAMADHAN DI KANIM KELAS III BEKASI

14-07-2015 Hits:233 Berita Utama

PERESMIAN MUSHOLLA DAN BUKA PUASA BERSAMA DALAM KEGIATAN RENUNGAN RAMADHAN DI KANIM KELAS III BEKASI

Bekasi, 13/07/2015. Peresmian Musholla dan acara buka puasa bersama pada kegiatan Renungan Ramadhan dilaksanakan di Kantor Imigrasi Kelas III Bekasi pada hari Senin 13 Juli 2015. Renungan Ramadhan Kanim Kelas III Bekasi ini dilaksanakan masih dalam rangka Safari Ramadhan Kantor...

FGD PENYEMPURNAAN PP NO. 99 TAHUN 2012 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

08-07-2015 Hits:126 Berita Utama

FGD PENYEMPURNAAN PP NO. 99 TAHUN 2012  TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

Bandung, 08/07/2015.  Aula Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin Bandung.  Acara FGD (Forum Group Discussion) dibuka secara resmi oleh Kepala Diviisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat Agus Toyib yang sekaligus sebagai pembicara dalam FGD ini, Narasumber lain yang...

Pentingnya Naskah Akademik dalam Pembuatan Rancangan Peraturan Daerah

Pentingnya Naskah Akademik dalam Pembuatan Rancangan Peraturan Daerah

“Sering Dikesampingkannya Peran Naskah Akademik Sebagai Dasar Pembuatan Peraturan Daerah”


      Naskah Akademik merupakan bahan baku yang dibutuhkan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Daerah. Dengan dukungan naskah akademik yang memadai diharapkan dapat dibentuk peraturan perundang-undangan yang baik, dalam arti aplikatif dan futuristik. Hal tersebut diterangkan Hasbullah Fudail Kepala Bidang Hukum Kementerian Hukum dan HAM selaku narasumber dalam acara sosialisasi Evaluasi Program Legislasi Daerah 2011 dan Inventarisasi Program Legislasi Daerah 2012 Pemerintah Kota Bandung, yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 22 September 2011 di Hotel Royal Corner Bandung.

        Lebih lanjut dijelaskan bahwa Pasal 56 ayat (2), Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (sebagai undang-undang pengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004) menetapkan “Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik”. Pencantuman klausul “... dan/atau...” berdampak pada tidak adanya ketegasan pembuatan Naskah Akademik dalam proses pembuatan rancangan peraturan daerah (raperda). Hal ini sangat disayangkan karena Naskah Akademik seharusnya dipandang sebagai hal yang krusial bukan sebagai hal yang parsial dari suatu pembuatan raperda, karena dalam pembuatan Naskah Akademik tersebut akan termuat dengan cermat landasan filosofis, sosiologis dan yuridis sebagai dasar yang baik untuk suatu raperda.

        Hambatan muncul apabila dalam suatu pemerintah daerah tidak mempunyai cukup biaya untuk pembuatan Naskah Akademik oleh pihak yang berkompeten dalam suatu bidang yang terkait raperda yang akan dibuat. Dalam diskusi dinatakan bahwa Naskah Akademik sebagai suatu hasil rumusan ilmiah tidak mewajibkan pembuatnya berasal dari kalangan perguruan tinggi, tetapi juga bisa dihasilkan dengan cara mengadakan seminar yang mengundang narasumber, pakar/ahli yang berkompeten dalam pembuatan suatu raperda yang terkait. Lebih lanjut Hasbullah Fudail berpendapat bahwa pembuatan Naskah Akademik dengan cara pengadaan seminar dapat meminimalisasi biaya yang dikeluarkan, serta memberi jalan keluar bagi pemerintah-pemerintah daerah yang tidak memiliki akademisi-akademisi yang berkompeten dalam suatu bidang tertentu di daerahnya. Beberapa hal tersebut yang sering membuat Naskah Akademik dikesampingkan dalam pembuatan raperda.

     Sosialisasi yang dilakukan sehari ini diadakan untuk memberikan penjelasan kepada organisasi perangkat daerah yang akan membuat raperda, agar proses pembuatan raperda menjadi perda tersebut dapat disusun secara terpadu, terencana dan tersistematis. Tentu hal ini dapat tercapai apabila terbina komunikasi di antara para stakeholder (unsur masyarakat sebagai pemangku kepentingan), pembentuk UU (DPRD dan Pemerintah), dan Perancang Peraturan Perundang-undangan.  (NF)


BERITA UNIT PELAKSANA TEKNIS

Gerakan Kami PASTI LP KARAWANG
Jun 03, 2015 153

APEL DEKLARASI KAMI PASTI LAPAS KARAWANG

in LAPAS KELAS IIA KARAWANG
Karawang, 01/06/2015. Bertempat di lapangan upacara Lapas Karawang, yang dilanjutkan dengan penandatanganan Pakta…
sertijab banjar0
Mei 19, 2015 212

PISAH SAMBUT KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III BANJAR

in Berita Satuan Kerja
Banjar, 19/05/2015. Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Banjar. Acara Pisah Sambut Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas III…
puncak acara hari kartini dan PAS 1
Apr 28, 2015 225

PERINGATAN HARI KARTINI DAN HARI BHAKTI PEMASYARAKATAN KE 51 TAHUN 2015 DI LPW KELAS IIA BANDUNG

in Berita Satuan Kerja
Bandung, 28 April 2015. Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Bandung. Lembaga Pemasyarakatan Wanita (LPW) Kelas II…
Sertijab LP Sukamiskin 1
Apr 10, 2015 413

SERAH TERIMA JABATAN DAN PISAH SAMBUT KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I SUKAMISKIN

in Berita Satuan Kerja
Bandung, 10/04/2015. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin. Acara Serah Terima Jabatan dan Pisah Sambut Kepala…
Foto Paspor Haji 2015 1
Apr 08, 2015 221

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PASPOR CALON JEMAAH HAJI KANTOR IMIGRASI KELAS II TASIKMALAYA

in Berita Satuan Kerja
Bandung, 08/04/2015. Kantor Imigrasi Kelas II Tasikmalaya menyelenggarakan pelayanan paspor calon jemaah haji untuk…
rapat tim pora kanim tasikmalaya 1
Mar 24, 2015 275

RAPAT KOORDINASI TIM PENGAWASAN ORANG ASING KOTA TASIKMALAYA

in Berita Satuan Kerja
Bertempat di ruang aula Kantor Imigrasi Kelas II Tasikmalaya, diadakan Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (Tim…
Coffee Morning 1
Mar 23, 2015 284

COFFEE MORNING DAN PENGARAHAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENKUMHAM JAWA BARAT DI KANTOR IMIGRASI KELAS II KARAWANG

in Berita Satuan Kerja
Bandung, 23/03/2015. Kegiatan Coffee Morning dan Pengarahan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat…

KEPALA KANTOR WILAYAH

i wayan sukerta

I WAYAN SUKERTA, Bc.IP., S.H., M.H.
NIP. 19560424 198101 1 001

banner pengaduan masya 250lapor

Layanan Publik

Layanan KeimigrasianLayanan AHULayanan BPHNLayanan HKILayanan PASLayanan PP

Aplikasi

lpsekumhamrupkumhamsimpegperpustakaanppidimel