TATA NILAI

PASTI SYMBOL FINAL

PENGUMUMAN

Galeri Foto


Pisah Sambut Kakanwil Kumham JabarKunjungan Menteri Kehakiman RRT ke Lapas Wanita...Kunjungan Komnas HAMAudiensi Kakanwil dengan Gubernur Jawa BaratPisah Sambut Kakanwil Kumham Jabar

Twitter @HMKanwilJabar

Unit-unit Kemenkumham

ditjen-ppditjen-ahu

ditjen-imigrasiditjen-pas

ditjen-hamditjen-hki

bphnitjen

bpsdmbalitbang

Statistik Pengunjung

  • Pengunjung : 9
  • Artikel : 1353
  • Tautan Web : 38
  • Jumlah Tampilan Artikel : 1085418

Headline News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

PARA PELAKU USAHA KECIL DAN MENENGAH DI PROVINSI JAWA BARAT MENJADI MOTOR UTAMA DALAM MENGGERAKKAN RODA PEREKONOMIAN DAERAH

21-07-2016 Hits:23 Berita Utama

PARA PELAKU USAHA KECIL DAN MENENGAH  DI PROVINSI JAWA BARAT MENJADI MOTOR UTAMA  DALAM MENGGERAKKAN RODA PEREKONOMIAN DAERAH

Bandung, 21/07/2016.  Prime Park Hotel Bandung.  Acara Sosialisasi Kekayaan Intelektual (KI) kepada UMKM di Kota Bandung dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat Susy Susilawati, acara dihadiri oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM...

’’KAMI PASTI MEMPERTAHANKAN WTP’’

21-07-2016 Hits:34 Berita Utama

’’KAMI PASTI MEMPERTAHANKAN WTP’’

Bandung,20/07/2016. Hotel Grand Royal Panghegar Jl. Merdeka Kota Bandung. Acara Rekonsiliasi dibuka oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI Bambang Rantam Sariwanto, dandihadiri olehInspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RIAidir Amin Daud, Para Sekretaris Unit Eselon I Kementerian Hukum...

PENTINGNYA PERAN DAN KEDUDUKAN NOTARIS DALAM MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM BAGI MASYARAKAT

20-07-2016 Hits:56 Berita Utama

PENTINGNYA PERAN DAN KEDUDUKAN NOTARIS  DALAM MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM BAGI MASYARAKAT

Bandung, 20/07/2016.  THE PAPANDAYAN HOTEL.  Acara Sosialisasi Notaris di Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat diikuti sebanyak 200 orang peserta yang berasal dari Pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat serta Kepala Unit Pelaksana Teknis...

MENJADI JUARA BUKANLAH MASALAH TETAPI IMPEMENTASI HUKUM DI LAPANGAN

14-07-2016 Hits:65 Berita Utama

MENJADI JUARA BUKANLAH MASALAH TETAPI IMPEMENTASI HUKUM DI LAPANGAN

Bandung, 14/07/2016.  Prime Hotel Park Bandung.  Acara  Pagelaran Final Lomba Kadarkum Tingkat Provinsi dilaksanakan di Prime Hotel Park Bandung. Lomba Yang diikuti oleh 20 perwakilan sekolah tingkat SLTA  di Jawa Barat ini menyisakan 4 Tim yang bertarung di babak Final...

“ KESADARAN HUKUM MASYARAKAT SEMESTINYA HARUS DIBANGUN PADA TATANAN KELUARGA SEBAGAI KELOMPOK KECIL DALAM MASYARAKAT “

13-07-2016 Hits:55 Berita Utama

 “ KESADARAN HUKUM MASYARAKAT SEMESTINYA HARUS DIBANGUN  PADA TATANAN KELUARGA SEBAGAI KELOMPOK KECIL DALAM MASYARAKAT “

Bandung, 13/07/2016.  Hotel Park Bandung.  Acara Lomba Keluarga Sadar Hukum yang diselenggarakan oleh Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat di buka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah Kemennterian Hukum dan HAM Jawa Barat...

Pentingnya Naskah Akademik dalam Pembuatan Rancangan Peraturan Daerah

Pentingnya Naskah Akademik dalam Pembuatan Rancangan Peraturan Daerah

“Sering Dikesampingkannya Peran Naskah Akademik Sebagai Dasar Pembuatan Peraturan Daerah”


      Naskah Akademik merupakan bahan baku yang dibutuhkan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Daerah. Dengan dukungan naskah akademik yang memadai diharapkan dapat dibentuk peraturan perundang-undangan yang baik, dalam arti aplikatif dan futuristik. Hal tersebut diterangkan Hasbullah Fudail Kepala Bidang Hukum Kementerian Hukum dan HAM selaku narasumber dalam acara sosialisasi Evaluasi Program Legislasi Daerah 2011 dan Inventarisasi Program Legislasi Daerah 2012 Pemerintah Kota Bandung, yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 22 September 2011 di Hotel Royal Corner Bandung.

        Lebih lanjut dijelaskan bahwa Pasal 56 ayat (2), Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (sebagai undang-undang pengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004) menetapkan “Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik”. Pencantuman klausul “... dan/atau...” berdampak pada tidak adanya ketegasan pembuatan Naskah Akademik dalam proses pembuatan rancangan peraturan daerah (raperda). Hal ini sangat disayangkan karena Naskah Akademik seharusnya dipandang sebagai hal yang krusial bukan sebagai hal yang parsial dari suatu pembuatan raperda, karena dalam pembuatan Naskah Akademik tersebut akan termuat dengan cermat landasan filosofis, sosiologis dan yuridis sebagai dasar yang baik untuk suatu raperda.

        Hambatan muncul apabila dalam suatu pemerintah daerah tidak mempunyai cukup biaya untuk pembuatan Naskah Akademik oleh pihak yang berkompeten dalam suatu bidang yang terkait raperda yang akan dibuat. Dalam diskusi dinatakan bahwa Naskah Akademik sebagai suatu hasil rumusan ilmiah tidak mewajibkan pembuatnya berasal dari kalangan perguruan tinggi, tetapi juga bisa dihasilkan dengan cara mengadakan seminar yang mengundang narasumber, pakar/ahli yang berkompeten dalam pembuatan suatu raperda yang terkait. Lebih lanjut Hasbullah Fudail berpendapat bahwa pembuatan Naskah Akademik dengan cara pengadaan seminar dapat meminimalisasi biaya yang dikeluarkan, serta memberi jalan keluar bagi pemerintah-pemerintah daerah yang tidak memiliki akademisi-akademisi yang berkompeten dalam suatu bidang tertentu di daerahnya. Beberapa hal tersebut yang sering membuat Naskah Akademik dikesampingkan dalam pembuatan raperda.

     Sosialisasi yang dilakukan sehari ini diadakan untuk memberikan penjelasan kepada organisasi perangkat daerah yang akan membuat raperda, agar proses pembuatan raperda menjadi perda tersebut dapat disusun secara terpadu, terencana dan tersistematis. Tentu hal ini dapat tercapai apabila terbina komunikasi di antara para stakeholder (unsur masyarakat sebagai pemangku kepentingan), pembentuk UU (DPRD dan Pemerintah), dan Perancang Peraturan Perundang-undangan.  (NF)


BERITA UNIT PELAKSANA TEKNIS

penghafal quran lpka 0
Jun 06, 2016 331

LPKA BANDUNG MENCETAK HAFIZ QURAN ANAK BINAANNYA

in Berita Satuan Kerja
Bandung, 06/06/2016. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandung. Program 30 hari menghafal Al Qur’an Dauroh Anak…
konveksi kewirausahaan 1
Jun 03, 2016 295

PEMBERDAYAAN KONVEKSI DAN KEWIRAUSAHAAN DI LAPAS NARKOTIKA BANDUNG

in Berita Satuan Kerja
Kabupaten Bandung, 02/06/2016. Lapas Narkotika Bandung. Acara peresmian Pemberdayaan Konveksi dan Kewirausahaan yang…
peresmian ponpren warungkiara 1
Jan 20, 2016 649

PERESMIAN PONDOK PESANTREN SA’ADATUDDAAROIN DI LAPAS KELAS III WARUNGKIARA

in Berita Satuan Kerja
Kab. Sukabumi, 20/01/2016. Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Warungkiara. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW sekaligus…
Go Green 1
Nov 20, 2015 634

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA BARAT MENANAMAN 100.000 POHON MAHONI DI WILAYAH JAWA BARAT MELALUI PROGRAM GO GREEN

in Berita Satuan Kerja
Karawang, 20/11/2015. Open Camp Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Karawang. Lapas Kelas IIA Karawang melaksanakan…
peresmian immobook 3
Nov 06, 2015 664

PERESMIAN APLIKASI IMMOBOOK KANIM KARAWANG

in Berita Satuan Kerja
Karawang, 05/11/2015. Bertempat di Restoran Sindang Reret Karawang, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM…
sosialisasi apoa kanim bogor 1
Okt 02, 2015 768

SOSIALISASI MEKANISME APLIKASI PELAPORAN ORANG ASING (APOA) DISELENGGARAKAN OLEH KANTOR IMIGRASI KELAS II BOGOR

in Berita Satuan Kerja
Bogor, 28/09/2015. Bertempat di The Sahira Hotel Bogor, Kantor Imigrasi Kelas II Bogor menyelenggarakan kegiatan…
rapat tim pora kanim tasik 1
Okt 02, 2015 633

RAPAT PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN ORANG ASING WILAYAH KERJA KABUPATEN CIAMIS

in Berita Satuan Kerja
Tasikmalaya, 29 September 2015. Bertempat di ruang Aula Kantor Imigrasi Kelas II Tasikmalaya, diadakan Rapat…

KEPALA KANTOR WILAYAH

ibu susy susilawati

Dr. Susy Susilawati, SH., MH.
NIP. 19600102 198203 2 001
 

banner pengaduan masya 250laporpengaduanweb copy

Layanan Publik

Layanan KeimigrasianLayanan AHULayanan BPHNLayanan HKILayanan PASLayanan PP

Aplikasi

lpsekumhamrupkumhamsimpegperpustakaanppidimel