TATA NILAI

PASTI SYMBOL FINAL

PENGUMUMAN

Galeri Foto


Kunjungan Menteri Kehakiman RRT ke Lapas Wanita...Pisah Sambut Kakanwil Kumham JabarKunjungan Menteri Kehakiman RRT ke Lapas Sukami...Pisah Sambut Kakanwil Kumham JabarKunjungan Komnas HAM

Twitter @HMKanwilJabar

Unit-unit Kemenkumham

ditjen-ppditjen-ahu

ditjen-imigrasiditjen-pas

ditjen-hamditjen-hki

bphnitjen

bpsdmbalitbang

Statistik Pengunjung

  • Pengunjung : 9
  • Artikel : 1536
  • Tautan Web : 38
  • Jumlah Tampilan Artikel : 1260054

Headline News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

PROYEK PERUBAHAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT II JAJARAN KANWIL KEMENKUMHAM JAWA BARAT

09-12-2016 Hits:69 Berita Utama

PROYEK PERUBAHAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT II JAJARAN KANWIL KEMENKUMHAM JAWA BARAT

Jakarta, 09/12/2016. Gedung Graha Pengayoman Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM. Acara proyek perubahan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan (Diklatpim Tk.II) pada Kementerian Hukum dan HAM dihadiri Pejabat Tinggi Madya dan Pratama, dibuka oleh Menteri Hukum dan HAM Yassona H. Laoly...

KUNJUNGAN THE ASIAN NETWORK FOR DOCUMENT EXAMINATION (ANDEX) KE KANIM BANDUNG

08-12-2016 Hits:127 Berita Utama

KUNJUNGAN THE ASIAN NETWORK FOR DOCUMENT EXAMINATION (ANDEX) KE KANIM BANDUNG

Bandung, 08/12/2016. Kantor Imigrasi kelas I Bandung, Kunjungan Tim the Asian Network for Document Examination (ANDEX) ke Kanim Bandung. Rombongan diterima langsung oleh Kepala Kantor Imigrasi Bandung, Maulia Purnamawati. Rombongan melihat langsung pelayanan pembuatan paspor dan dokumen Keimigrasian lainnya. (red/foto:...

KUNJUNGAN KERJA KONSULTASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

08-12-2016 Hits:107 Berita Utama

KUNJUNGAN KERJA KONSULTASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

Bandung, 08/12/2016.  Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat.  Acara Konsultasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran dihadiri 40 orang dari 3 Pansus yang dipimpin oleh Adang Sudirman sebagai Koordinator Pansus.  Pansus A dipimpin Jajang Mustofa Pansus B dipimpin...

KUNJUNGAN ANGGOTA KOMNAS HAM BIDANG PEMANTAUAN DAN PENYELIDIKAN KE KANWIL KEMENKUMHAM JAWA BARAT

08-12-2016 Hits:69 Berita Utama

KUNJUNGAN ANGGOTA KOMNAS HAM BIDANG PEMANTAUAN DAN PENYELIDIKAN KE KANWIL KEMENKUMHAM JAWA BARAT

Bandung,08/12/2016, Ruang rapat Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Barat. Kunjungan anggota Komnas HAM Bidang Pemantauan dan Penyelidikan (Endang Srimelani dan Anny Maesyaroh) ke Kanwil Kemenkumham Jawa Barat diterima oleh Divisi Pelayanan Hukum dan HAM serta Divisi Pemasyarakatan (Kepala Bidang HAM Ria...

KUNJUNGAN PERWAKILAN KEDUTAAN AMERIKA KE KANWIL KEMENKUMHAM JAWA BARAT TERKAIT PELATIHAN "DIRECTION DOKUMEN PERJALANAN PALSU"

08-12-2016 Hits:81 Berita Utama

KUNJUNGAN PERWAKILAN KEDUTAAN AMERIKA KE KANWIL KEMENKUMHAM JAWA BARAT TERKAIT PELATIHAN "DIRECTION DOKUMEN PERJALANAN PALSU"

Bandung,08/12/2016. Ruang rapat Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, Kunjungan perwakilan Kedutaan Amerika, Diplomatic Security Service Mr. Jeffrey M Downing dan Criminal Fraud Investigator Lazuardy H. Perdanakusumah ke Kanwil Kemenkumham Jawa Barat diterima langsung oleh Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil...

Pentingnya Naskah Akademik dalam Pembuatan Rancangan Peraturan Daerah

Pentingnya Naskah Akademik dalam Pembuatan Rancangan Peraturan Daerah

“Sering Dikesampingkannya Peran Naskah Akademik Sebagai Dasar Pembuatan Peraturan Daerah”


      Naskah Akademik merupakan bahan baku yang dibutuhkan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Daerah. Dengan dukungan naskah akademik yang memadai diharapkan dapat dibentuk peraturan perundang-undangan yang baik, dalam arti aplikatif dan futuristik. Hal tersebut diterangkan Hasbullah Fudail Kepala Bidang Hukum Kementerian Hukum dan HAM selaku narasumber dalam acara sosialisasi Evaluasi Program Legislasi Daerah 2011 dan Inventarisasi Program Legislasi Daerah 2012 Pemerintah Kota Bandung, yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 22 September 2011 di Hotel Royal Corner Bandung.

        Lebih lanjut dijelaskan bahwa Pasal 56 ayat (2), Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (sebagai undang-undang pengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004) menetapkan “Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik”. Pencantuman klausul “... dan/atau...” berdampak pada tidak adanya ketegasan pembuatan Naskah Akademik dalam proses pembuatan rancangan peraturan daerah (raperda). Hal ini sangat disayangkan karena Naskah Akademik seharusnya dipandang sebagai hal yang krusial bukan sebagai hal yang parsial dari suatu pembuatan raperda, karena dalam pembuatan Naskah Akademik tersebut akan termuat dengan cermat landasan filosofis, sosiologis dan yuridis sebagai dasar yang baik untuk suatu raperda.

        Hambatan muncul apabila dalam suatu pemerintah daerah tidak mempunyai cukup biaya untuk pembuatan Naskah Akademik oleh pihak yang berkompeten dalam suatu bidang yang terkait raperda yang akan dibuat. Dalam diskusi dinatakan bahwa Naskah Akademik sebagai suatu hasil rumusan ilmiah tidak mewajibkan pembuatnya berasal dari kalangan perguruan tinggi, tetapi juga bisa dihasilkan dengan cara mengadakan seminar yang mengundang narasumber, pakar/ahli yang berkompeten dalam pembuatan suatu raperda yang terkait. Lebih lanjut Hasbullah Fudail berpendapat bahwa pembuatan Naskah Akademik dengan cara pengadaan seminar dapat meminimalisasi biaya yang dikeluarkan, serta memberi jalan keluar bagi pemerintah-pemerintah daerah yang tidak memiliki akademisi-akademisi yang berkompeten dalam suatu bidang tertentu di daerahnya. Beberapa hal tersebut yang sering membuat Naskah Akademik dikesampingkan dalam pembuatan raperda.

     Sosialisasi yang dilakukan sehari ini diadakan untuk memberikan penjelasan kepada organisasi perangkat daerah yang akan membuat raperda, agar proses pembuatan raperda menjadi perda tersebut dapat disusun secara terpadu, terencana dan tersistematis. Tentu hal ini dapat tercapai apabila terbina komunikasi di antara para stakeholder (unsur masyarakat sebagai pemangku kepentingan), pembentuk UU (DPRD dan Pemerintah), dan Perancang Peraturan Perundang-undangan.  (NF)


BERITA UNIT PELAKSANA TEKNIS

gakum IM BDG 1
Okt 28, 2016 270

OPERASI PENDATAAN ORANG ASING DI WILAYAH BANDUNG

in Berita Satuan Kerja
Bandung, 28/10/2016. Kegiatan rutin pendataan Warga Negara Asing (WNA) biasa yang dilaksanakan oleh jajaran Kantor…
lapas mencari bakat 1
Okt 26, 2016 321

WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN BERLOMBA UNJUK BAKAT DAN KREATIVITAS

in Berita Satuan Kerja
Bandung, 26/10/2016. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas IIA Bandung. Dalam rangka memperingati Hari Sumpah…
Aksi Simpatik Kanim Bandung 1
Okt 17, 2016 430

PELAYANAN PASPOR KANIM BANDUNG TAMPIL BEDA

in Berita Satuan Kerja
Bandung, 17/10/2016. Gerakan serentak Layanan Empati Pembuatan Paspor dan Penegakan Hukum Keimigrasian yang juga…
skrinning banceuy 1
Agu 04, 2016 462

INTENSIFIKASI PENEMUAN PASIEN TB DI LAPAS BANCEUY MELALUI SKRINING MASSAL BAGI WBP DAN PETUGAS

in Berita Satuan Kerja
Bandung, 04/08/2016. Sesuai Rencana Aksi Nasional Penanggulangan TB bagi WBP Tahun 2015-2019, penguatan intensifikasi…
timpora kec karawang 1
Agu 02, 2016 420

KANTOR IMIGRASI KELAS II KARAWANG BERKOMITMEN MENGAWASI ORANG ASING DENGAN MEMBENTUK TIMPORA TINGKAT KECAMATAN

in Berita Satuan Kerja
Karawang, 02/08/2016. Bertempat di Hotel Resinda Karawang, Kantor Imigrasi Kelas II Karawang menyelenggarakan kegiatan…
penghafal quran lpka 0
Jun 06, 2016 666

LPKA BANDUNG MENCETAK HAFIZ QURAN ANAK BINAANNYA

in Berita Satuan Kerja
Bandung, 06/06/2016. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandung. Program 30 hari menghafal Al Qur’an Dauroh Anak…
konveksi kewirausahaan 1
Jun 03, 2016 652

PEMBERDAYAAN KONVEKSI DAN KEWIRAUSAHAAN DI LAPAS NARKOTIKA BANDUNG

in Berita Satuan Kerja
Kabupaten Bandung, 02/06/2016. Lapas Narkotika Bandung. Acara peresmian Pemberdayaan Konveksi dan Kewirausahaan yang…

 

KEPALA KANTOR WILAYAH

Susy web profile

Dr. Susy Susilawati, SH., MH.
NIP. 19600102 198203 2 001
 

banner pengaduan masya 250laporpengaduanweb copy

Layanan Publik

Layanan KeimigrasianLayanan AHULayanan BPHNLayanan HKILayanan PASLayanan PP

Aplikasi

lpsekumhamrupkumhamsimpegperpustakaanppidimel