TATA NILAI

PASTI SYMBOL FINAL

PENGUMUMAN

Galeri Foto


Rapat Koordinasi dan Komitmen Bersama Perbaikan...Pisah Sambut Kakanwil Kumham JabarKunjungan Menteri Kehakiman RRT ke Lapas Sukami...Pisah Sambut Kakanwil Kumham JabarPisah Sambut Kakanwil Kumham Jabar

Twitter @HMKanwilJabar

Unit-unit Kemenkumham

ditjen-ppditjen-ahu

ditjen-imigrasiditjen-pas

ditjen-hamditjen-hki

bphnitjen

bpsdmbalitbang

Statistik Pengunjung

  • Pengunjung : 8
  • Artikel : 1336
  • Tautan Web : 38
  • Jumlah Tampilan Artikel : 1061784

Headline News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

JABATAN YANG DIAMANATKAN ADALAH BERAT DAN MENGANDUNG RESIKO

24-06-2016 Hits:199 Berita Utama

JABATAN YANG DIAMANATKAN ADALAH BERAT DAN MENGANDUNG RESIKO

Bandung, 24/06/2016.  Aula kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat.  Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat  Susy Susilawati berujar “Jabatan yang diamanatkan adalah berat dan mengandung resiko” demikian dikatakan ketika melantik dan mengambil sumpah PPNS pada...

GUBERNUR JAWA BARAT BERI BANTUAN PRIBADI 300 BUAH AL-QURAN KEPADA SANTRI AT-TAUBAH LAPAS KELAS IIB CIANJUR

24-06-2016 Hits:141 Berita Utama

GUBERNUR JAWA BARAT BERI BANTUAN PRIBADI 300 BUAH AL-QURAN KEPADA SANTRI AT-TAUBAH LAPAS KELAS IIB CIANJUR

Cianjur, 23/06/2016. Dalam rangka Safari Ramadhan yang rutin dilaksanakan tiap tahun pada bulan suci Ramadhan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat menyelenggarakan kegiatan Buka Puasa Bersama di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cianjur yang pada saat ini dipimpin oleh...

HARMONISASI 5 RAPERDA KABUPATEN PANGANDARAN DI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA BARAT

23-06-2016 Hits:136 Berita Utama

HARMONISASI 5 RAPERDA KABUPATEN PANGANDARAN  DI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA BARAT

Bandung, 23/06/2016.  Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat.  Acara Harmonisasi 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Pangandaran dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat Susy Susilawati dan dihadiri oleh Kepala...

PENTINGNYA PERAN DAN KEDUDUKAN NOTARIS DALAM MEMBERIKAN KEPASTIAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT

22-06-2016 Hits:80 Berita Utama

PENTINGNYA PERAN DAN KEDUDUKAN NOTARIS DALAM MEMBERIKAN KEPASTIAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT

  Sumedang,  22/06/2016. Hotel Katuristiwa Jatinangor - Sumedang.  Acara Seminar Peningkatan Peran Notaris Dalam Pengembangan Hukum Di Jawa Baratyang diselenggarakan oleh Divisi Pelayanan Hukum dan HKI Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat diikuti sebanyak 200 orang peserta terdiri dari;...

HAL PENTING YANG HARUS DIPERHATIKAN DALAM PENYUSUNAN RKA-K/L PAGU INDIKATIF 2017

22-06-2016 Hits:133 Berita Utama

HAL PENTING YANG HARUS DIPERHATIKAN DALAM PENYUSUNAN RKA-K/L PAGU INDIKATIF 2017

Bandung, 21/06/2016. Aula Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, Rapat Dalam Kantor (RDK) Penyusunan RKA-K/L Pagu Indikatif Tahun 2017 dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat Susy Susilawati dan dihadiri oleh Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham Jawa Barat T....

Pentingnya Naskah Akademik dalam Pembuatan Rancangan Peraturan Daerah

Pentingnya Naskah Akademik dalam Pembuatan Rancangan Peraturan Daerah

“Sering Dikesampingkannya Peran Naskah Akademik Sebagai Dasar Pembuatan Peraturan Daerah”


      Naskah Akademik merupakan bahan baku yang dibutuhkan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Daerah. Dengan dukungan naskah akademik yang memadai diharapkan dapat dibentuk peraturan perundang-undangan yang baik, dalam arti aplikatif dan futuristik. Hal tersebut diterangkan Hasbullah Fudail Kepala Bidang Hukum Kementerian Hukum dan HAM selaku narasumber dalam acara sosialisasi Evaluasi Program Legislasi Daerah 2011 dan Inventarisasi Program Legislasi Daerah 2012 Pemerintah Kota Bandung, yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 22 September 2011 di Hotel Royal Corner Bandung.

        Lebih lanjut dijelaskan bahwa Pasal 56 ayat (2), Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (sebagai undang-undang pengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004) menetapkan “Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik”. Pencantuman klausul “... dan/atau...” berdampak pada tidak adanya ketegasan pembuatan Naskah Akademik dalam proses pembuatan rancangan peraturan daerah (raperda). Hal ini sangat disayangkan karena Naskah Akademik seharusnya dipandang sebagai hal yang krusial bukan sebagai hal yang parsial dari suatu pembuatan raperda, karena dalam pembuatan Naskah Akademik tersebut akan termuat dengan cermat landasan filosofis, sosiologis dan yuridis sebagai dasar yang baik untuk suatu raperda.

        Hambatan muncul apabila dalam suatu pemerintah daerah tidak mempunyai cukup biaya untuk pembuatan Naskah Akademik oleh pihak yang berkompeten dalam suatu bidang yang terkait raperda yang akan dibuat. Dalam diskusi dinatakan bahwa Naskah Akademik sebagai suatu hasil rumusan ilmiah tidak mewajibkan pembuatnya berasal dari kalangan perguruan tinggi, tetapi juga bisa dihasilkan dengan cara mengadakan seminar yang mengundang narasumber, pakar/ahli yang berkompeten dalam pembuatan suatu raperda yang terkait. Lebih lanjut Hasbullah Fudail berpendapat bahwa pembuatan Naskah Akademik dengan cara pengadaan seminar dapat meminimalisasi biaya yang dikeluarkan, serta memberi jalan keluar bagi pemerintah-pemerintah daerah yang tidak memiliki akademisi-akademisi yang berkompeten dalam suatu bidang tertentu di daerahnya. Beberapa hal tersebut yang sering membuat Naskah Akademik dikesampingkan dalam pembuatan raperda.

     Sosialisasi yang dilakukan sehari ini diadakan untuk memberikan penjelasan kepada organisasi perangkat daerah yang akan membuat raperda, agar proses pembuatan raperda menjadi perda tersebut dapat disusun secara terpadu, terencana dan tersistematis. Tentu hal ini dapat tercapai apabila terbina komunikasi di antara para stakeholder (unsur masyarakat sebagai pemangku kepentingan), pembentuk UU (DPRD dan Pemerintah), dan Perancang Peraturan Perundang-undangan.  (NF)


BERITA UNIT PELAKSANA TEKNIS

penghafal quran lpka 0
Jun 06, 2016 267

LPKA BANDUNG MENCETAK HAFIZ QURAN ANAK BINAANNYA

in Berita Satuan Kerja
Bandung, 06/06/2016. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandung. Program 30 hari menghafal Al Qur’an Dauroh Anak…
konveksi kewirausahaan 1
Jun 03, 2016 237

PEMBERDAYAAN KONVEKSI DAN KEWIRAUSAHAAN DI LAPAS NARKOTIKA BANDUNG

in Berita Satuan Kerja
Kabupaten Bandung, 02/06/2016. Lapas Narkotika Bandung. Acara peresmian Pemberdayaan Konveksi dan Kewirausahaan yang…
peresmian ponpren warungkiara 1
Jan 20, 2016 590

PERESMIAN PONDOK PESANTREN SA’ADATUDDAAROIN DI LAPAS KELAS III WARUNGKIARA

in Berita Satuan Kerja
Kab. Sukabumi, 20/01/2016. Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Warungkiara. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW sekaligus…
Go Green 1
Nov 20, 2015 588

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA BARAT MENANAMAN 100.000 POHON MAHONI DI WILAYAH JAWA BARAT MELALUI PROGRAM GO GREEN

in Berita Satuan Kerja
Karawang, 20/11/2015. Open Camp Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Karawang. Lapas Kelas IIA Karawang melaksanakan…
peresmian immobook 3
Nov 06, 2015 612

PERESMIAN APLIKASI IMMOBOOK KANIM KARAWANG

in Berita Satuan Kerja
Karawang, 05/11/2015. Bertempat di Restoran Sindang Reret Karawang, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM…
sosialisasi apoa kanim bogor 1
Okt 02, 2015 723

SOSIALISASI MEKANISME APLIKASI PELAPORAN ORANG ASING (APOA) DISELENGGARAKAN OLEH KANTOR IMIGRASI KELAS II BOGOR

in Berita Satuan Kerja
Bogor, 28/09/2015. Bertempat di The Sahira Hotel Bogor, Kantor Imigrasi Kelas II Bogor menyelenggarakan kegiatan…
rapat tim pora kanim tasik 1
Okt 02, 2015 588

RAPAT PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN ORANG ASING WILAYAH KERJA KABUPATEN CIAMIS

in Berita Satuan Kerja
Tasikmalaya, 29 September 2015. Bertempat di ruang Aula Kantor Imigrasi Kelas II Tasikmalaya, diadakan Rapat…

KEPALA KANTOR WILAYAH

ibu susy susilawati

Dr. Susy Susilawati, SH., MH.
NIP. 19600102 198203 2 001
 

banner pengaduan masya 250laporpengaduanweb copy

Layanan Publik

Layanan KeimigrasianLayanan AHULayanan BPHNLayanan HKILayanan PASLayanan PP

Aplikasi

lpsekumhamrupkumhamsimpegperpustakaanppidimel